Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah bersama Anggota DPR RI Komisi III Irjen Pol (Purn) Safaruddin
KUKAR – Bupati Kutai Kartanegara Bersama Edi Damansyah bersama Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin menerima kunjungan dari Komisi III DPR RI.
Pertemuan itu dilaksanakan di Pendopo Odah Etam pada Senin, (23/10/2023).
Dalam pertemuan itu juga turut hadir Sekda Kukar Sunggono, beberapa Kepala OPD dan Camat serta Kepala Desa/Lurah, dan Ketua RT se-Kabupaten Kutai Kartanegara.
Sementara itu, rombongan Komisi III DPR RI dipimpin langsung Irjen Pol (Purn) Safaruddin.
Bupati Kukar, Edi Damansyah turut berbangga telah dikunjungi para Legislatif dari Senayan tersebut. Dirinya berharap, kunjungan legislatif pusat ini dapat memberi dampak yang signifikan terhadap pembangunan daerah, khususnya di Kutai Kartanegara.
Selanjutnya, Edi memaparkan kondisi wikayah Kukar kepada Komisi III DPR RI, dimana ia menjabarkan bahwa luas wilayah kukar 27,263.10 km2.
Yang mana, di Kukar terdapat 20 Kecamatan dengan total 193 Desa dan 44 Kelurahan.
“Jumlah penduduk kita sebanyak 765.284 jiwa,” ujarnya.
Edi juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kukar memiliki strategi khusus dalam percepatan pembangunan di wilayah.
Diantaranya, Pemkab Kukar mengoptimalkan peran Pemerintah Desa, dengan meningkatkan alokasi anggaran ke desa melalui kebijakan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (BKKD) dan di Implementasikan dalam bentuk program yakni program Rp 50 Juta per RT
“Itu bisa dipergunakan untuk belanja infratsruktur layanan dasar, seperti penyediaan energi listrik pedesaan, penguatan operasional posyandu, dan bantuan lain yang bersifat prioritas daerah,” jelasnya.
Bahkan, dari program tersebut berimplikasi pada alokasi transfer ke desa yang meningkat 44 persen dari tahun 2022.
“Kami pun bangga, banyak Kabupaten Kota lain belajar BKKD Rp 50 Juta per RT ini ke Kukar,” kata orang nomor satu di Kukar itu.
Kemudian kata Edi, Pemkab Kukar menyelenggarakan pelimpahan sebagian kewenangan kabupaten kepada pemerintah kecamatan dengan dibarengi alokasi dana ke kecamatan dan kelurahan, sehingga para Camat mempunyai kewenangan anggaran sendiri dalam mejalankan tugas dan fungsinya melalui program-program ditingkat kecamatan.
“Kedua strategi ini sudah berjalan baik di Kukar, dan kita diiringi juga dengan evaluasi, perbaikan serta penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan agar lebih efektif,” tuturnya.
Edi berpendapat, kedua strategi tersebut memiliki dampak dan pengaruh yang cukup signifikan, hal tersebut terlihat dari peningkatan nilai Indeks Desa Membangun di Kutai Kartanegara pada tahun 2023 sebesar 0,77 persen.
Angka tersebut menurut dia, mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 lalu yang masih di angka 0,74 persen dengan jumlah desa berstatus Mandiri 76 Desa, Maju 69 Desa, Berkembang 48, dan tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal.
“Kami berharap kehadiran Komisi III DPR RI ini, memberi tambahan ilmu dan pengetahuan bagi kami di daerah,” ucapnya.
Tak hanya itu, Edi juga berharap Datangnya anggota Komisi III DPR RI ini bisa menjadi perpanjangan tangan dalam menampung dan menyerap aspirasi warga Kukar.
Terpisah, Anggota DPR RI Dapil Kaltim yang juga menempati Komisi III, Irjen Pol (Purn) Safaruddin bersyukur dapat mengunjungi Kutai Kartanegara.
“Ini merupakan agenda silahturahmi wakil rakyat dengan Pemerintah Daerah hingga Perangkat Desa/Kelurahan dan RT,” tanda Safaruddin.
Dirinya berharap, RT dan Lurah mampu bekerja berdasarkan data yang valid dalam penanganan masyarakat pra sejahtera.
“Ini perlu dilakukan agar penanganan kasus kemiskinan ekstreme maupun stunting tepat sasaran,” singgungnya.
Sebagai daerah penyuplai pangan terbesar di Kalimantan Timur, Safaruddin juga meminta Pemkab Kukar terus memperkuat sektor pertanian dalam arti luas, berhubung di Kaltim sudah berdiri Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kita maunya Pemkab Kukar Tetap memperkuat program pertaniannya dalam menunjang suplai pangan di Kaltim dan IKN,” tutupnya. (ADV/Prokom)