SAMARINDA – Akhir-akhir ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) sedang ramai dibicarakan terkait rencana pengadaan mobil dinas pimpinan senilai Rp8,5 miliar.
Kabar tersebut langsung viral disejumlah pemberitaan dan media sosial yang berisi tentang sorotan dari masyarakat dan nitizen.
Pasalnya, masyarakat menilai hal tersebut tidak sesuai dengan semangat efisiensi anggaran yang tengah digalakkan secara nasional sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk memangkas alokasi anggaran yang tidak memberikan dampak langsung atau output terukur bagi pelayanan publik.
Pada satu kesempatan, saat ditanya wartawan, Rudy Mas’ud menjelaskan, mobil yang diadakan tersebut hanya 3.000 cc dan untuk keperluan pimpinan dan melayani tamu, karena Kaltim saat ini bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga para tamu tidak hanya dari tingkat nasional saja, melainkan juga dari tamu global.
“Soal harga ada rupa, ada mutu, ada kualitas. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya mengikuti pesan itu saja, sesuai Permendagri,” ujarnya belum lama ini.
Tak hanya itu kata dia, keberadaan mobil dinas tersebut juga sebagai bentuk dalam menjaga marwah Kalimantan Timur.
“Masa iya kepala daerahnya makai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Jaga dong marwahnya kaltim, ini marwahnya kaltim, marwahnya masyarakat kalimantan Timur,” ungkapnya. (*)