Dok. Diskominfo PPU
PENAJAM – Ancaman kekeringan ekstrem yang diprediksi melanda dalam beberapa tahun mendatang mendorong Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mempercepat langkah antisipasi ketersediaan air bersih. Salah satu upaya yang disiapkan adalah mengoptimalkan Embung Lawe-Lawe sebagai sumber cadangan air baku bagi masyarakat.
Langkah tersebut dibahas melalui peninjauan langsung lokasi embung di Kelurahan Lawe-Lawe, Senin (2/11/2026). Kegiatan ini melibatkan jajaran Pemkab PPU, Direktur Perusda Air Minum Danum Taka (PDAM), perwakilan Pertamina, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta unsur pimpinan DPRD PPU.
Direktur Perusda Air Minum Danum Taka, Abdul Rasyid, mengatakan optimalisasi embung menjadi salah satu langkah penting untuk menghadapi ancaman penurunan ketersediaan air baku. Terlebih, sejumlah wilayah di PPU saat ini telah mengalami penurunan debit air yang berdampak langsung terhadap pelayanan distribusi air bersih.
Ia menyebutkan, Unit Sotek bahkan telah berhenti beroperasi selama lima bulan akibat sumber air yang mengering. Sementara itu, wilayah Babulu mengalami kondisi kritis dan kapasitas produksi Unit Waru mengalami penurunan hingga hampir 50 persen. Kondisi serupa juga terjadi di Sungai Lawe-Lawe.
Menurutnya, berdasarkan informasi prakiraan iklim dari BRIN dan BMKG, PPU masih berpeluang mendapatkan curah hujan cukup tinggi pada November 2026 hingga Februari 2027. Namun, setelah periode tersebut, daerah diperkirakan kembali menghadapi kemarau panjang mulai Maret 2027 hingga triwulan pertama 2028.
“Karena itu, kesempatan pada musim hujan ini harus benar-benar kita manfaatkan untuk menampung air sebanyak mungkin. Jangan sampai ketika kemarau datang, kita baru mulai melakukan persiapan,” ungkap Abdul Rasyid.
Embung yang menjadi fokus penanganan memiliki luas sekitar 17 hektare dan berada di atas lahan kurang lebih 200 hektare milik Pertamina yang dipinjam pakaikan. Dengan rencana kedalaman mencapai empat meter, tampungan tersebut diharapkan mampu menjadi cadangan air baku yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Abdul Rasyid menjelaskan, proses pengerukan telah berjalan dengan dukungan Dinas PUPR. Selain itu, Pertamina turut memberikan bantuan dana operasional bahan bakar sebesar Rp350 juta untuk mendukung pekerjaan di lapangan. Sementara itu, dalam dua bulan terakhir, pembiayaan kegiatan masih ditanggung secara mandiri oleh PDAM.
Jika optimalisasi embung dapat diselesaikan sesuai rencana dan didukung kapasitas pompa 100 liter per detik, cadangan air tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan hingga delapan bulan. Namun, percepatan pekerjaan dinilai penting mengingat masyarakat saat ini sudah merasakan dampak keterbatasan pasokan air bersih.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab PPU, Hadi Saputro, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mengkaji sejumlah alternatif teknis untuk menjaga ketersediaan air minum. Salah satunya melalui pengembangan sistem interkoneksi jaringan pipa yang sebelumnya telah dimanfaatkan untuk membantu suplai air dari wilayah Waru menuju Petung.
Menurutnya, selain Embung Lawe-Lawe, terdapat sejumlah alternatif sumber air lainnya yang dapat dikaji, termasuk Embung PVC. Seluruh opsi tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan kelayakan teknis dan kemampuan pembiayaan daerah.
“Apapun alternatifnya, sepanjang secara teknis bisa kita kelola, tentu akan kita upayakan. Memang biaya pengolahannya tidak murah, tetapi kebutuhan air minum masyarakat merupakan pelayanan dasar yang harus kita prioritaskan,” jelas Hadi.
Dukungan terhadap rencana tersebut juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani. Ia menilai persoalan air bersih sudah menjadi keluhan masyarakat yang membutuhkan penanganan serius dan tidak bisa ditunda, terlebih dengan adanya proyeksi kekeringan yang lebih berat pada masa mendatang.
Ia mengungkapkan, DPRD kerap menerima laporan masyarakat terkait terganggunya distribusi air bersih. Bahkan, sebagian warga harus mengeluarkan biaya hingga Rp150 ribu untuk membeli air tandon dengan sistem antrean.
Bijak mengatakan DPRD akan mendorong pembahasan bersama seluruh unsur legislatif agar program penanganan krisis air bersih dapat memperoleh dukungan anggaran. Mengingat keterbatasan waktu dalam pembahasan APBD Perubahan, pihaknya berharap langkah konkret tersebut dapat diakomodasi melalui APBD Murni 2027.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pelaksanaan program tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah. Perencanaan yang matang, penggunaan anggaran secara efektif, serta koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, PDAM, dan pihak swasta dinilai menjadi kunci keberhasilan penanganan krisis air bersih di PPU.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemkab PPU berharap optimalisasi Embung Lawe-Lawe dapat menjadi salah satu solusi jangka menengah dalam menjaga ketersediaan air baku sekaligus mengurangi risiko terganggunya pelayanan air bersih bagi masyarakat ketika kekeringan ekstrem melanda. (ADV)