SAMARINDA – Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim tahun 2023 resmi dibuka oleh Gubernur Kaltim Isran Noor, Rabu (20/4/2022).
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Odah Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim tersebut, dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri Teguh Setiabudi, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Ir Josaphat Rizal Primana, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, mantan Gubernur Kaltim sekaligus anggota DPR RI Awang Faroek Ishak, sejumlah anggota DPR RI Dapil Kaltim, anggota DPD RI Dapil Kaltim. Selain itu diikuti seluruh Bupati/Wali Kota se-Kaltim, Kesultanan dan tokoh organisasi, baik secara langsung maupun virtual.
Gubernur Kaltim Isran Noor dalam sambutannya menyampaikan, dukungan masyarakat untuk mewujudkan visi misi pembangunan berkelanjutan menuju Kaltim Berdaulat sangat dibutuhkan, termasuk seluruh OPD yang ada.
Dikatakannya, selama dua tahun terakhir di masa kepemimpinannya bersama dengan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Kaltim masih dilanda pandemi COVID-19. Yang mana, kondisi itu menyebabkan seluruh sektor ikut terdampak hingga mempengaruhi perekonomian masyarakat.
Namun sejak Januari 2022 ini, perkembangan kasus COVID-19 mulai menurun signifikan. Dirinya berharap perubahan ekonomi mulai berjalan kembali.
“Kami perlu dukungan semua pihak untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju Kaltim Berdaulat,” ucapnya.
Kegiatan Musrenbang Kaltim ini, juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan atas penilaian terbaik dalam perencanaan pembangunan daerah selama tahun 2021. Penghargaan diberikan kepada Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kota Bontang dan Kabupaten Paser.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menyebut, kegiatan Musrenbang RKPD Kaltim tahun 2023 ini sudah sangat baik. Dia menilai, seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kaltim semangat menyampaikan usulan-usulan yang ada di daerahnya. Termasuk dengan permasalahan yang dihadapi oleh kabupaten/kota masing-masing.
Tetapi kata dia, dari usulan yang disampaikan tersebut, belum semua yang akan terakomodir. Mengingat kata Seno Aji, anggaran APBD Provinsi Kaltim sangat kecil.
“Musrenbang sudah cukup bagus. Dari masing-masing kepala daerah kabupaten/kota sudah menyampaikan aspirasinya, namun karena keterbatasan APBD Kaltim yang hanya sebesar Rp 11,6 triliun, maka perlu dipilih mana yang urgent, mana yang sifatnya diperlukan masyarakat maka diutamakan di APBD 2023,” katanya.
Diantara daerah yang mengeluhkan tentang masalah yang dihadapi oleh daerahnya terkait banjir adalah Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Timur. Yang menurutnya, memang perlu penanganan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Samarinda sebagai Ibukota provinsi sampai saat ini masih masalahnya adalah banjir. Dikarenakan adanya air pasang dari Sungai Mahakam dan Karang Mumus. Dan sudah disampaikan pemerintah kota bahwa mereka memerlukan pintu air yang biayanya tidak sedikit, kurang lebih sekitar Rp 500 miliar. Sehingga dibutuhkan bantuan keuangan oleh Pemprov, supaya ibukota provinsi tidak banjir,” terangnya.
“Begitu juga dengan Kabupaten Kutim yang mengalami banjir parah beberapa waktu lalu, ini juga perlu penanganan serius dari Pemprov,” pungkasnya. (*)