SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim melakukan sosialisasi profil dan dan kelurahan (Prodeskel) ke 10 kabupaten dan kota di Kaltim. Senin (5/6/2023), sosialisasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) berlanjut di Kabupaten Kutai Timur.
Kepala DPMPD Kaltim melalui Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Aswanda melalui Penggerak Swadaya Masyarakat Akhmad Najhani saat membuka sosialisasi, mengatakan sebelumnya agenda yang sama juga dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan terus berlanjut di 7 kabupaten se-Kaltim.
Hal ini karena DPMPD disebut memiliki peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pendayagunaan data profil desa dan kelurahan di Provinsi Kalimantan Timur.
“Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan banyak manfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Dan semoga pendayagunaan data profil desa dan kelurahan ini bisa menjadi media komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa dan kelurahan,” ungkap dia, Senin (5/6/2023).
Akhmad Najhani menjelaskan melalui kegiatan sekaligus bisa menjadi alat pemantauan potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan.
“Termasuk juga sebagai laboratorium data untuk pusat kajian akademis terkait masalah-masalah sosial ekonomi desa dan kelurahan, dan yang terakhir sebagai landasan dalam perumusan kebijakan-kebijakan strategis program pembangunan desa dan kelurahan jangka pendeng, menengah, hingga jangka pajang yang berbasis data,” terang dia.
Untuk diketahui, kegiatan ini diamanatkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Prodeskel dimana DPMPD Provinsi berperan sebagai penanggungjawab sekaligus ketua Pokja yang saat ini sedang dalam proses penandatanganan melalui keputusan Gubernur.
Latar belakang pendayagunaan data profil desa dan kelurahan adalah keinginan pemerintah pusat untuk mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa/kelurahan yang akurat, komprehensif dan integral.
Karena, dalam kurun waktu yang sangat lama pemerintah pusat sangat kesulitan untuk memastikan kondisi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. “Kita mengalami kesulitan untuk mengetahui keragaman, tingkat pembangunan desa, maupun permasalahan-permasalahan khas desa dan kelurahan tersebut,” Katanya. (Adv Diskominfo Kaltim/Dtn)