SAMARINDA – Di Samarinda, masih ada sejumlah penduduk yang tergolong dalam kategori penduduk miskin esktrem. Untuk menangani dan menuntaskan kemiskinan esktrem di Samarinda, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Damayanti menyebut, Pemkot Samarinda tidak bisa bekerja seorang diri. Ia meminta semua pihak bisa terlibat dalam upaya-upaya tersebut.
“Pemerintah ini tidak bisa kerja sendirian, Samarinda harus bisa melibatkan semua pihak. Bukan cuma pemerintah, dan kami sebagai anggota legislative. Namun juga masyarakat secara luas,” jelasnya.
Keterlibatan masyarakat bisa dilakukan untuk tahap awal menangani kemiskinan esktrem di Samarinda, sembari menunggu kehadiran pemerintah untuk menjangkau mereka. Damayanti sejatinya memberikan apresiasi terhadap sejumlah program yang sudah disusun Pemkot Samarinda untuk mengentaskan penduduk Kota Tepian yang tergolong dalam kategori miskin. Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi peluang bagus bagi warga Samarinda untuk keluar dari zona kemiskinan ekstrem.
Untuk informasi, data kemiskinan dan kemiskinan esktrem di Samarinda pada awal tahun 2022 mencapai 9.032 jiwa. Data tersebut diperoleh berdasarkan Pensasaran, Percepatan, Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang merupakan program Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Isfihani menjelaskan angka tersebut diambil dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI yang kemudian dikelola menjadi data angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
“Menteri PMK yang mengolah, pastinya ada pergeseran dari data awal. Jadi dari 9.032, maka sisanya ada 6.973 jiwa dari 1.456 KK (Kepala Keluarga). Maka dari itu, kemarin kita sempat memberi bantuan. Tapi setelah kita lakukan verifikasi, validasi ternyata jumlahnya turun jadi 6.973 jiwa,” tutup Isfihani. (ADV/DPRD Kota Samarinda)