Ilustrasi anak sekolah. [ist]
SAMARINDA – Berbagai upaya dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak anak-anak dalam dunia pendidikan. Termasuk yang dilakukan salah satu sekolah di Kaltim yang memanfaatkan Balai Desa untuk kegiatan belajar mengajar.
Situasi tersebut oleh Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sutomo Jabir dianggap memprihatinkan. Sutomo membeberkan bahwa hal tersebut terjadi karena infrastruktur pendidikan yang ada masih belum bisa memenuhi jumlah kebutuhan rombongan belajar yang ada.
“Ini sangat bertentangan dengan program wajib belajar 12 tahun yang semestinya menjadi prioritas,” ujar dia, Sabtu (28/10/2023).
Dia menceritakan, di Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau bahkan tidak ada satupun sekolah jenjang SMA. Sehingga anak-anak di kecamatan tersebut harus pergi ke kecamatan lain untuk menempuh pendidikan tingkat akhir.
Karena itu ia meminta Pemprov Kaltim melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim untuk bisa melakukan pemerataan pembangunan fasilitas sekolah di kawasan pelosok atau pedalaman. Dengan demikian, anggaran pendidikan yang ada tidak hanya fokus pada pengembangan pendidikan di kawasan perkotaan.
“ANggaran pendidikan yang triliunan itu, jangan hanya diproritaskan untuk melakukan modernisasi pembelajar di perkotaan. Pedalaman dan pelosok juga perlu utnuk dapat perhatian,” pungkasnya. (Dtn/ADV DPRD Kaltim)