Anggota Bapemperda DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal.(ist)
Samarinda – Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, mengungkapkan kebutuhan akan referensi dari daerah lain dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal yang diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda.
Joha menyoroti pentingnya memiliki acuan yang jelas untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian kebijakan yang diusulkan. Ia menyarankan agar belajar dari keberhasilan daerah lain yang telah menerapkan Perda serupa.
“Usulan draft Raperda ini apakah ada referensi dari daerah lain? Karena ini menyangkut masalah insentif kepada investor. Di lain sisi, Pemerintah Kota Samarinda menaikkan pajak dan retribusi, jangan sampai ini bertabrakan dengan kebijakan wali kota yang sudah berjalan dengan Perda yang akan kita buat ini,” tanyanya pada Rabu (22/5/2024).
Sebagai Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha menegaskan kompleksitas isu insentif yang perlu dipahami secara mendalam, terutama dalam konteks investasi yang beragam. Ia menekankan perlunya memastikan bahwa insentif yang diberikan benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan.
“Kalau ada referensinya, bisa kita pelajari bersama, sejauh mana keberhasilan atas Perda itu. Misalnya di daerah A mereka mendapat investasi terus karena diberikan insentif. Nah, kita juga perlu tahu insentif yang diberikan itu berupa apa dan seperti apa prosesnya,” jelasnya.
Joha juga menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan antara usulan Raperda dan kebijakan wali kota yang sedang berjalan, terutama terkait dengan pajak dan retribusi.
“Kita harus memastikan tidak ada kebijakan yang saling bertentangan agar tidak mengganggu pelaksanaan di lapangan,” katanya.
Sebagai solusi, Legislator dari Partai NasDem ini mengusulkan agar sebelum melanjutkan pembahasan Raperda usulan ini, dicari terlebih dahulu acuan yang jelas dari daerah lain yang telah berhasil menerapkan kebijakan serupa.
“Kalau bisa dicari acuannya dulu, agar kita bisa belajar dan menerapkan kebijakan yang benar-benar efektif dan bermanfaat bagi Kota Samarinda,” pungkasnya.(wan/ADV/DPRD SMD)