Plt. Kepala Bapelitbang PPU, Ade Rianto Embongbulan. (Dok. Humas Bapelitbang PPU)
PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memperkuat kualitas perencanaan pembangunan melalui penyusunan kajian strategis yang berorientasi pada kebutuhan daerah. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU mematangkan tiga kajian yang berfokus pada pengembangan sistem informasi geospasial, peningkatan kualitas permukiman, serta perencanaan perumahan dan kawasan permukiman.
Pemantapan tersebut dilakukan melalui pemaparan laporan pendahuluan yang berlangsung pada Kamis, (8/10/2026) kemarin, di Ruang Rapat Bapelitbang Lantai 3, Gedung Asisten I. Kegiatan dibuka oleh Plt. Kepala Bapelitbang PPU, Ade Rianto Embongbulan.
Ketiga kajian yang dibahas meliputi pengembangan Website Geoportal Kabupaten PPU, penyusunan Detail Engineering Design (DED) peningkatan kualitas permukiman kumuh di kawasan Gersik dan Jenebora I, serta Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
Ade Rianto menjelaskan, ketiga kajian tersebut memiliki fokus berbeda, tetapi saling berkaitan dalam mendukung pembangunan daerah yang terencana dan terintegrasi. Hasilnya diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan berdasarkan data dan kondisi aktual di lapangan.
Pada pengembangan Website Geoportal, perhatian diarahkan pada peningkatan integrasi serta pengelolaan data spasial antarperangkat daerah. Penguatan sistem ini menjadi bagian dari upaya mendukung Kebijakan Satu Peta, sehingga informasi kewilayahan dapat dimanfaatkan secara lebih konsisten dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
Sementara itu, penyusunan DED untuk kawasan Gersik dan Jenebora I difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar di lingkungan permukiman. Aspek yang menjadi perhatian mencakup jalan lingkungan, drainase, penyediaan air minum, sanitasi, hingga pengelolaan persampahan.
“Kajian tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan penanganan secara lebih terarah. Dengan perencanaan teknis yang matang, upaya peningkatan kualitas permukiman dapat disusun berdasarkan persoalan dan kebutuhan masing-masing kawasan,” ujarnya.
Lanjutnya, adapun kajian RP3KP menyoroti kebutuhan penyediaan hunian dan pelayanan dasar di tengah perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Perencanaan ini mencakup kebutuhan rumah, penanganan rumah tidak layak huni, serta peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi.
Perkembangan kawasan sekitar IKN menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan perumahan dan permukiman di PPU. Karena itu, kajian RP3KP diharapkan dapat membantu pemerintah mengantisipasi kebutuhan hunian sekaligus mendorong pembangunan kawasan yang lebih tertata.
Melalui pembahasan ketiga kajian tersebut, Bapelitbang PPU mendorong penguatan koordinasi lintas perangkat daerah serta penyediaan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan. Hasil kajian nantinya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program prioritas sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
“Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten PPU untuk memperkuat perencanaan pembangunan yang terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta pelayanan dasar bagi masyarakat,” tutupnya. (ADV)