Suasana rapat. (Dok. Dinsos PPU)
PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat dengan memperhatikan kesiapan lingkungan dan aksesibilitas di sekitar lokasi. Selain menyiapkan aspek pembangunan, pemerintah daerah juga mengidentifikasi kebutuhan drainase serta mengantisipasi dampak lalu lintas agar keberadaan fasilitas pendidikan tersebut dapat berjalan selaras dengan kondisi masyarakat sekitar.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Persiapan Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Sekolah Rakyat Kabupaten PPU, Senin (19/10/2026).
Kepala Dinas Sosial PPU, Ainie, melalui kegiatan ini mendorong koordinasi lintas perangkat daerah dan unsur masyarakat agar berbagai kebutuhan teknis dapat diidentifikasi sejak tahap persiapan. Dengan perencanaan yang matang, pembangunan Sekolah Rakyat diharapkan dapat memperhatikan aspek lingkungan sekaligus kebutuhan warga di sekitar lokasi.
“Rapat tersebut melibatkan Dinas Pekerjaan Umum PPU, Dinas Lingkungan Hidup PPU, Dinas Perhubungan PPU, Lurah Lawe-Lawe, Ketua RT 2, serta Ketua RT 6 Kelurahan Lawe-Lawe,” ujarnya.
Lanjutnya, salah satu pembahasan utama adalah rencana pembangunan saluran drainase dari kawasan Sekolah Rakyat menuju jalur RT 2 dan RT 6 Kelurahan Lawe-Lawe. Keberadaan sistem drainase yang memadai menjadi perhatian untuk memastikan aliran air dapat dikelola dengan baik serta mengurangi potensi genangan yang berisiko mengganggu aktivitas masyarakat.
Pembahasan ini juga kata dia, menjadi kesempatan untuk menyelaraskan kebutuhan teknis antara instansi yang menangani pekerjaan umum, lingkungan hidup, dan kondisi wilayah setempat. Masukan dari pemerintah kelurahan serta perwakilan masyarakat diperlukan agar perencanaan infrastruktur dapat mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.
“Selain drainase, rapat membahas rencana dan perkembangan penyusunan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Sekolah Rakyat. Dokumen tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi potensi perubahan arus lalu lintas akibat aktivitas pembangunan maupun operasional sekolah nantinya,” terangnya.
Perencanaan Andalalin diharapkan dapat membantu mengantisipasi kebutuhan akses menuju kawasan sekolah, menjaga kelancaran mobilitas warga, serta mendukung keselamatan pengguna jalan di sekitar lokasi. Dengan demikian, keberadaan fasilitas pendidikan baru dapat dipersiapkan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat yang telah beraktivitas di wilayah tersebut.
Koordinasi lintas sektor menjadi penting karena setiap instansi memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda. Dinas Pekerjaan Umum berperan dalam aspek teknis infrastruktur, Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, sedangkan Dinas Perhubungan menangani aspek lalu lintas dan transportasi. Pemerintah kelurahan dan unsur RT turut memberikan perspektif mengenai kebutuhan warga di lingkungan sekitar.
Melalui rapat ini, hasil pembahasan diharapkan menjadi dasar tindak lanjut bagi masing-masing pihak sesuai tugas dan kewenangannya. Penyusunan dokumen lingkungan dan lalu lintas secara terencana diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan yang tertib serta meminimalkan potensi dampak terhadap lingkungan.
Pemkab PPU melalui Dinas Sosial berupaya memastikan persiapan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas pendidikan, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kenyamanan masyarakat sekitar. Dengan koordinasi yang baik sejak tahap perencanaan, pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (ADV)