Plt Kepala Bapelitbang PPU, Ade Rianto Embongbulan
PENAJAM – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pengembangan program pembangunan yang mampu memberikan manfaat lintas sektor, termasuk menghubungkan bantuan pendidikan dengan penguatan ekonomi masyarakat.
Salah satu peluang yang menjadi perhatian ialah pemanfaatan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal untuk mendukung kebutuhan perlengkapan sekolah melalui program Kartu Penajam Cerdas (KPC).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapelitbang PPU, Ade Rianto Embongbulan, mengatakan pengembangan program KPC ke depan diharapkan tidak hanya memberikan manfaat kepada peserta didik, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal.
Menurutnya, Kabupaten PPU memiliki potensi produksi perlengkapan sekolah yang dapat dikembangkan, salah satunya melalui keterlibatan pengrajin sepatu.
“Tapi yang pasti bahwa pengembangan berikutnya adalah memanfaatkan produk lokal, sepatu yang diproduksi di yang sudah ada, yang sudah pernah diproduksi. Mungkin sekarang masih diproduksi tapi dalam jumlah yang terbatas,” ungkapnya. Selasa, (27/10/2026).
Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan produk lokal dalam program bantuan pendidikan berpotensi menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas.
Selain membantu peserta didik memperoleh kebutuhan sekolah, alokasi anggaran pemerintah daerah diharapkan dapat turut mendukung aktivitas usaha masyarakat.
“Nah, ini artinya bahwa uang atau dana yang sudah dialokasikan ini benar-benar berputar di dalam wilayah Kabupaten PPU,” jelasnya.
Dari perspektif perencanaan pembangunan, pendekatan tersebut mencerminkan pentingnya integrasi program peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pengembangan ekonomi lokal.
Selain pengrajin sepatu, peluang keterlibatan pelaku usaha juga dapat diperluas kepada penjahit lokal untuk memenuhi kebutuhan seragam sekolah.
Namun, Ade mengakui bahwa gagasan tersebut masih memerlukan pengkajian mekanisme pelaksanaan, terutama dalam memastikan kesiapan kapasitas produksi, kualitas barang, jumlah kebutuhan serta ketepatan waktu penyediaan.
Menurutnya, penggunaan produk jadi memang dapat memberikan kemudahan dari sisi pelaksanaan. Kendati demikian, peluang pemberdayaan pelaku usaha lokal tetap perlu dipertimbangkan agar manfaat program pemerintah dapat dirasakan lebih luas.
Dalam pengembangannya, diperlukan koordinasi antara perangkat daerah yang membidangi pendidikan, koperasi dan UMKM serta pihak terkait lainnya.
Mekanisme pelibatan UMKM juga perlu disusun sesuai ketentuan pengadaan dan standar kualitas produk yang berlaku.
Melalui pendekatan perencanaan pembangunan yang terintegrasi, Bapelitbang PPU diharapkan dapat mendorong sinergi antara program peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. (ADV)