KUKAR – APBD perubahan tahun 2021 akhirnya disahkan dalam rapat paripurna kesembilan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021 pada Selasa (14/9/2021) sore.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung ketua DPRD Kukar Abdul Rasid didampingi wakil ketua DPRD Kukar Alif Turiadi dan Didik Agung. Sementara, dari pemerintah Kukar dihadiri Bupati Kukar Edi Damansyah dan Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin.
Diketahui, pendapatan daerah sebelum perubahan sebesar Rp 3,6 Trilyun menjadi Rp 4,2 Trilyun atau bertambah sebesar Rp 568,28 Milyar, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebelum perubahan sebesar Rp 470,76 Milyar menjadi Rp 372,69 Milyar setelah perubahan atau berkurang sebesar Rp 98,06 Milyar.
Kemudian, Pendapatan Transfer, sebelum perubahan sebesar Rp 3,173 Trilyun menjadi sebesar Rp 3,834 Trilyun setelah perubahan atau bertambah sebesar 660,94 Milyar Rupiah. Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah, setelah perubahan sebesar Rp 5,4 Milyar.
Dalam rapat paripurna pengesahan APBD-P 2021 itu, Bupati Kukar, Edi Damansyah mengatakan, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD Kukar yang telah memfinalisasi APBD-P 2021.
“Tadi sudah dijelaskan struktur perubahannya ada belanja-belanja yang di anggaran murni 2021 yang disesuaikan dengan beberapa perubahan sistem itu,” ujarnya.
Kemudian ucap dia, ada juga belanja-belanja yang pihaknya dapati dari dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi Kaltim, sehingga menurut dia perlunya penyesuaian program kegiatan yang menjadi target pemerintah Kukar.
“Memang tekniknya 2,5 bulan lagi melaksanakan kegiatan ini, semoga kebijakan pemkab bersama DPRD ini bsa direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Yg mana tujuan akhirnya bagaimana pembangunan Kukar bisa berjalan dan memberikan manfaat terhadap kualitas kehidupan masyarakat Kukar,” jelasnya.
Ia menjelaskan, dalam APBD-P tersebut digunakan untuk belanja-belanja yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti adanya penyediaan sarana prasarana air bersih. Kemudian, ada beberapa belanja infrastruktur dan beberapa belanja dibidang pertanian, Bahkan ada juga belanja dibidang kesehatan dan pendidikan.
“Hal-hal itu yang memang menjadi prioritas pemkab dan RPJMD secara bertahap sudah dimulai yang menjadi target kinerja kita. Covid ada ditambahan Besnja Tidak Terduga (BTT),” pungkasnya.(ky/Adv)