KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah membangun Mal Pelayanan Publik di kawadan komplek kantor Bupati Kukar.
Mal Pelayanan Publik tersebut sebagai inovasi untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar, Bambang Arwanto mengatakan, mal pelayanan publik ini merupakan ide dari Bupati Kukar, Edi Damansyah dan Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin. Pimpinan kepala daerah itu ingin memudahkan masyarakat, dengan menyatukan pelayanan dalam satu gedung.
“Dan ini rencananya akan ada 25 entitas pelayaban publik yang digabung disini. Termasuk Imigrasi, Kejaksaan, Pengadilan, BPOM, PLN, BPJS dan semua pelayanan publik akan disatukan disini,” ujarnya.
Beberapa kajian yang dilakukan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), pelayanan publik yang sangat dibutuhkan di Kukar adalah pelayanan yang berkaitan dengan Imigrasi, karena pelayanannya berada di kota Samarinda. Agar hal itu terwujud, pihak Kemenpan RB akan meminta kepada Bupati Kukar, Edi Damansyah untuk melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan kantor Imigrasi Samarinda.
“Jadi imigrasi itu penting. Secara administrasi kan jauh sekali kalau harus ke Samarinda, apalagi kita (Kukar) punya daerah yang jauh. Seperti Tabang dan Kembang Janggut, yang wilayahnya ada di hulu Mahakam. Misalnya mereka mau mengurus umrah harus ngurus Imigrasi ke Samarinda, tapi kalau ada disini itu kan lebih mudah. Nanti kita juga ada pelayanan-pelayanan yang dari DPMTSP Samarinda, kita minta dihadirkan disini. Jadi kita tidak perlu lagi ke Samarinda, tapi cukup disini,” sebutnya.
Pembangunan mal pelayanan publik ini diperkirakan rampung pada bulan September mendatang dan rencananya akan di buka pada bulan Desember 2022. Sedangkan untuk sumber daya manusianya akan diisi oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Instansi terkait.
“Jadi kita minta kebutuhan SDM mereka, kita menyiapkan integrasi untuk sistem elektroniknya saja. Aplikasinya kita siapkan, jadi nanti dari mereka rata-rata 25 entitas pelayanan publik itu punya aplikasi. Nanti kita satukan dengan aplikasi kita, namanya smart portal MPP Kutai Kartanegara,” pungkasnya.(adv/kmnfo)