SAMARINDA – Pemkot Samarinda tengah fokus menertibkan bangunan-bangunan liar di Samarinda yang berdiri di lahan-lahan yang tak semestinya. Dalam melaksanakan penertiban tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Samarinda pun menjadi garda terdepan pemerintah untuk berhadapan dengan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra menyoroti kinerja Satpol PP Samarinda, sebagai aparat penegak peraturan daerah (Perda). Menurutnya, dalam menegakkan Perda, Satpol PP harus bisa bekerja dengan hati nurani, dan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan.
“Kami menerima laporan, ada beberapa kegiatan, di mana oknum satpol PP menggunakan kekerasan. Misalnya menggusur secara paksa, jangan begitu lah. Jangan main angkut juga,” pintanya.
Seperti saat berhadapan dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di luar area yang diizinkan. Ia meminta agar Satpol PP tidak menghakimi para pedagang tersebut. Pemerintah diharapkan lebih menaruh hati nruani pada masyarakat kecil. Sekalipun melanggar aturan, menurutnya warga Samarinda tidak berhak mendapat perlakuan seperitu.
“Saya tidak membenarkan mereka yang langar aturan, tapi kit aini pemerintah. Semestinya kita bisa melindungi mereka, melakukan pembinaan. Bukannya membuat warga takut,” sambungnya.
Ia mengusulkan agar Satpol PP Samarinda bisa mengedepankan cara-cara yang persuasif. Tindakan tegas yang mungkin memang perlu diambil pun sebisa mungkin tetap harus dilakukan dengan mengedepankan aspek kemanusiaan.
“Ditertibkan dengan baik, setelahnya koordinasi dengan instnasi lain. Dipindahkan ke mana mereka ini nantinya,” pungkas dia. (ADV/DPRD Kota Samarinda)