TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah meminta pejabat yang lolos seleksi terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) dalam menyusun program harus berdasarkan data.
Edi mengumumkan lima PPTP yang lolos seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemkab Kukar, Jumat (12/11/2021).
Di antaranya, Tauhid Afrilian noor dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar.
Kemudian, Muslik dilantik sebagai Kadis Perikanan dan Kelautan (DKP) Kukar, Maman Setiawan dilantik sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kukar.
Lalu, Wisnu Wardhana dilantik sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum diisi oleh Wisnu Wardhana dan Rakhmadi dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar.
Edi mengumumkan lima orang tersebut dibawah jembatan Kukar.
Dalam kesempatan itu, Edi mengingatkan kepada setiap pejabat pimpinan tinggi pratama agar kedepan dapat menyusun rencana kegiatan baik yang bersifat urusan wajib maupun pilihan harus berdasarkan basis data yang akurat dan evaluasi yang baik.
“Ini penting untuk menjalankan program selalu tepat sasaran,” kata dia.
DIMINTA BACA PERDA NOMOR 6/2021
Edi meminta kepada para pejabat pimpinan tinggi pratama agar membaca peraturan daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang rencana peraturan pembangunan jangka menengah kabupaten Kukar tahun 2021-2026.
Hal itu, kata dia, penting karena perda tersebut merupakan rujukan dalam menyusun rencana kegiatan.
“Ini harus dibaca, karena ini adalah kitab dalam kita merancang kegiatan, baik itu mempersiapkan rencana kerja kabupaten, juga renstra OPD yang ada,” ungkap dia.
Edi meminta selain ukuran secara normatif formal, ada ukuran hati nurani, hati nurani harus terbangun nantinya dalam memberikan pelayanan publik.
“Kalau saya mengerjakan suatu program kegiatan dengan biaya sekian, apakah ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata dia.
Disinggung soal pelantikan di lokasi terbuka, Edi ingin menunjukan kepada para pejabat bahwa masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus segera diselesaikan, tidak hanya yang ada di ibu kota kabupaten, tetapi juga dibeberapa kecamatan yang ada di Kukar.
“Terus lakukan evaluasi-evaluasi dan review semua dokumen yang ada, sehingga nanti sesuai daya dukung dan kondisi yang ada kita bisa menetapkan skala prioritas sehingga tepat sasaran,” pungkasnya. (***)