SAMARINDA – Mencuatnya informasi aliran dana CSR dari salah satu perusahaan berstatus PKP2B di Kaltim, ke beberapa universitas di Pulau Jawa menjadi perhatian semua pihak.
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi adalah orang pertama yang menyentil keluarnya dana CSR ke daerah lain di luar Kaltim.
Atas kejadian itu, dirinya meminta pihak universitas yang ada di Kaltim untuk ikut bersuara, atas keputusan pihak perusahaan yang lebih memberikan perhatiannya ke luar Kaltim, ketimbang daerah dimana usahanya berada.
Karena saat ini seluruh elemen masyarakat ikut menyayangkan kejadian itu, bahkan tidak sedikit kelompok masyarakat yang menyuarakan kekecewaannya kepada DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim.
“Kan saya sudah Menyuarakan, mestinya para Rektor yang bersuara, karena ada juga forum Rektor. Saya sudah Menyuarakan, kalau mereka tidak menyuarakan, ya terserah mereka,” ujarnya, ditemui awak media di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kaltim, Kamis (12/5/2022).
Dikatakan Wagub Hadi Mulyadi, sebenarnya pihak perusahaan telah menyalurkan dana CSR ke Kaltim dalam bentuk lain. Tetapi, untuk CSR ke perguruan tinggi di pulau Jawa tersebut sangat disayangkan, apalagi saat ini masih banyak universitas di Kaltim yang membutuhkan bantuan untuk menunjang pendidikan.
“Kalau CSR dalam bentuk lain, mereka sebenarnya sudah menjalankan. Misalnya dalam bidang kesehatan untuk COVID dan sebagainya. Tapi ini yang kita suarakan adalah kenapa ada CSR untuk perguruan tinggi, persoalannya di situ,” terangnya.
Dirinya menilai, tidak etis dilakukan oleh perusahaan berstatus PKP2B yang domisili usahanya di Kaltim, justru mengalirkan dana CSR ke luar Kaltim.
“Ini tidak etis. UI, UGM, ITB dapat, tapi kita tidak dapat,” tegasnya.
Masih kata dia, saat ini “bola panas” sudah bergulir, untuk itu dirinya meminta agar pihak universitas dapat memberikan respon dan menindaklanjuti.
“Saya sudah menyuarakan itu. Kalau Rektor diam saja, ya mereka selesaikan untuk mereka, bukan saya. Jadi sebenarnya bolanya ada di Rektor. Kalau mereka mau memajukan proposal, maka saya yang mendorong. Bolanya di Rektor, saya hanya menyuarakan suara mahasiswa, karena mereka memantau dan membaca di medsos. Kalau Rektornya tenang-tenang saja, artinya sudah cukup,” pungkasnya. (Nys/ADV Diskominfo Kaltim)