SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terus kebut pelaksanaan penyelesaian program perbaikan atau rehab rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat Kalimantan Timur.
Total RLH yang sudah dikerjakan hingga saat ini telah mencapai sebanyak 15 ribu unit yang tersebar di 10 kabupaten/kota se-Kaltim.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR-PERA Provinsi Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda.
Dia mengatakan, program RLH menggunakan anggaran gabungan yang bersumber dari APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.
“Total sudah 15 ribu unit lebih. Anggarannya sudah gabungan dari APBD provinsi, APBN dan kabupaten/kota,” ujarnya pada awak media pada Selasa kemarin.
Target realisasi penyelesaian RLH sendiri akan dirampungkan sebelum masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Isran-Hadi berakhir di tahun 2023 mendatang.
“Target secara keseluruhan sampai akhir masa jabatan sekitar 25 ribu. Diharapkan bisa tercapai dengan kontribusi APBN, provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.
Nantinya, hingga tahun 2023 ada sebanyak 5 ribu unit RLH yang akan dikerjakan.
“Provinsi sendiri mentargetkan sampai dengan tahun 2023 sebanyak 5 ribu unit RLH, yang sudah tercapai 1.900 unit, sisanya dibangun di tahun 2022 dan 2023,” katanya lagi.
Terkait dengan bantuan dana dari CSR, Fitra Firnanda menyebut, dana CSR tidak digunakan rehab RLH melainkan dialokasikan untuk pembangunan bangunan rumah baru.
“CSR lain lagi. Kalau ini bentuknya rehab rumah tidak layak, kalah CSR membangunkan baru,” ujarnya.
Target pembangunan rumah layak huni yang anggarannya bersumber dari dana CSR, kata dia, mencapai sekitar 500 unit rumah.
“Target 500 unit dan belum terealisasi. Itu badan pengelola yang mengurus, sedang dananya dari perusahaan -perusahaan,” pungkasnya. (Nys/ADV Diskominfo Kaltim)