BALIKPAPAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengatakan saat ini pengentasan kemiskinan jadi program reformasi birokrasi.
Hal itu karena Kementerian PAN dan RB sudah mulai mengubah cara penilaian reformasi birokrasi yang tidak lagi berdasarkan proses bisnis atau ketersediaan dokumen saja, tetapi lebih pada output.
“Apa hasil dan dampaknya,” ungkap dia saat membuka Forum Data Tematik Kemiskinan Tahun 2023 bertema Integrasi Regsosek dalam kerangka kebijakan Satu Data untuk mendukung agenda strategis pengentasan kemiskinan Kalimantan Timur di Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa (6/6/2023).
Sri menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan kini bukan hanya menjadi tugas instansi teknis terkait, tapi reformasi birokrasi pun harus berdampak pada upaya-upaya pengentasan kemiskinan.
“Sekarang ini, pengentasan kemiskinan juga sudah menjadi tematik reformasi birokrasi,” tegas dia.
Karena itu, dia juga dia minta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim bisa evaluasi, apakah program dan kegiatan yang dilakukan terkoneksi dengan baik merespon kondisi di lapangan? Kemudian, apakah program yang ditawarkan bisa menjangkau data penduduk miskin di daerah?
“Apa sih manfaat dari kehadiran perangkat daerah ini? Kalau perangkat daerah ini tidak ada atau digabung, adakah dampak capaian kesejahteraan yang akan tergganggu. Kalau ada atau tidak OPD itu tidak ada pengaruh, maka ada kemungkinan OPD diciutkan. Ini bukan menghantui ya,” terang dia.
Menurutnya ini adalah pola penataan reformasi birokrasi yang tidak lagi hanya bergantung pada tupoksi (tugas pokok dan fungsi) saja, tapi outcome dan dampaknya bagi pengentasan kemiskinan.
“Jadi tidak dibalik. Kita ciptakan OPD, ciptakan tupoksi, baru mencari outputnya apa? Maka harus ditentukan dulu outputnya apa,” tambahnya.
Karena itu, sangat diperlukan potret peta kemiskinan secara lengkap, termasuk karakteristik, peta sebaran hingga tipologinya. Namun tegasnya, program pengentasan kemiskinan yang sudah baik, harus terus dilanjutkan dan disempurkan.
“Bicara kemiskinan, maka harus klir dulu yang namanya data dasar tentang masyarakat miskin dan karakteristiknya, sehingga intervensi yang dilakukan nanti bisa menjawab persoalan kemiskinan,” tutup Sri Wahyuni. (Adv/Diskominfo Kaltim/dtn)