Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin. (istimewa)
SAMARINDA – Banyak sekolah di Kaltim yang masih bermasalah terkait status kepemilikan lahan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin menerangkan kondisi ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi upaya pengembangan sektor pendidikan di Benua Etam.
Kepada Pemprov Kaltim, Salehuddin meminta agar bisa dibentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang bertugas menangani persoalan lahan pada bangunan-bangunan sekolah yang dianggap belum clear and clean. Karena menurutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim selama ini belum sanggup menuntaskan persoalan tersebut.
“Satgas ini terdiri dari berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemprov Kaltim, yang terdiri dari bagian aset, pertanahan dan pihak-pihak lain yang berkaitan,” tuturnya, Rabu (25/10/2023).
Salehuddin juga mendorong agar Pemprov Kaltim bisa menjalin koordinasi yang mantap bersama dengan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Kaltim. Satgas yang dibentuk nantinya pun harus bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait.
Ia memahami benar, urusan lahan bukanlah persoalan yang mudah untuk diselesaikan. APa lagi Disdikbud Kaltim sebagai leading sector tidak hanya fokus pada urusan lahan untuk sekolah-sekolah. Namun ada program pendidikan lain yang juga menuntut untuk diselesaikan.
“Karena itu, kerja sama sangatlah penting untuk menyelesaikan permasalahan ini,” sambung dia.
Dengan pembentukan Satgas tersebut, Salehuddin berharap urusan lahan pada sarana pendidikan di kaltim bisa lekas selesai. Sehinga ke depannya pemerintah bisa fokus pada upaya-upaya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di bidang pendidikan. (Ama/ADV DPRD Kaltim)