Kantor DPRD Kaltim. (ist)
SAMARINDA – Menerima investor menjadi salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mendukung kemajuan pembangunan di wilayahnya. Tak heran jika saat ini, Pemprov Kaltim sudah menetapkan sejumlah kawasan untuk penerimaan investor. Seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kutai Timur, dan Kawasan Industri di Kariangau, Balikpapan.
Namun, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono mengingatkan agar Pemprov Kaltim bisa lebih teliti dalam memilih investor. Ia mengingatkan agar Pemprov Kaltim jangan kecolongan dalam menghadapi investasi yang diberikan oleh pemilik modal.
“Termasuk urusan pemanfaatan tenaga kerja, hingga peralatan yang akan dipakai ke depannya,” kata Sapto, Rabu (08/11/2023).
Hal ini dilanjutkannya, berhubungan dengan penerimaan pajak daerah. Salah satu yang disorot Sapto adalah penggunaan kendaraan operasional, dan alat berat yang harus bisa dipastikan menggunakan nomor polisi Kaltim. Sehingga penerimaan pajaknya nanti sepenuhnya masuk ke kas daerah.
Pemprov Kaltim harus bisa lebih cermat dan memperhatikan detail investasi di Kaltim. Ia mempersilakan pemerintah untuk menawarkan beragam kemudahan dengan tujuan menggaet investor. Seperti kompensasi tertentu, ataupun pemberian diskon atas pajak yang diberlakukan untuk beberapa tahun pertama.
“Tapi tetap harus memastikan, keberlangsungan investasi ini bagaimana? Jangan sampai ke depannya justru kita menjadi pihak yang dirugikan,” pungkasnya. (dtn/ADV DPRD Kaltim)