SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya menyampaikan kritik pedasnya atas kinerja Pemkot Samarinda yang dianggap tak serius dalam penanganan aktivitas pertambangan di Samarinda. Menurutnya, Pemkot Samarinda masih plin plan dalam menghentikan aktivitas pertambangan di Kota Tepian.
“Bisa dilihat saat ini, kegiatan pertambangan di Samarinda masih terus terjadi,” tegasnya, pada Jumat (17/11/2023).
Padahal, selama ini kegiatan pertambangan khususnya pertambangan batu bara di Samarinda telah berhasil mengakibatkan kerusakan lingkungan yang masif. Apalagi pertambangan yang dilakukan tanpa mengantongi izin dari pihak-pihak terkait.
Ia menegaskan, tambang tanpa izin sudah jelas merugikan negara, dan masyarakat di sekitar lokasi. Karena biasanya aktivitas pertambangan tanpa izin, akan berlangsung tanpa memperhatikan kondisi lingkungan, dan potensi bahaya yang bisa terjadi.
“Dampaknya sudah bisa dilihat kan. Masyarakat merasakan banjir, tanah longsor. Karena kawasan yang harusnya jadi daerah resapan, justru dikeruk,” tambah dia.
Diketahui, Pemkot Samarinda mendeklarasikan diri untuk menjadi daerah bebas tambang di tahun 2026 mendatang. Angkasa pun mempertanyakan target tersebut. Menurutnya, mengapa pemerintah harus menunggu tiga tahun lagi.
“Kenapa tidak sebelum itu, kenapa tidak secepatnya. Besok pun bisa, tinggal keluarkan kebijakan yang tegas,” pungkasnya. (ADV/DPRD Kota Samarinda)