SAMARINDA – Angka kemiskinan ekstrem dan stunting masih menjadi perhatian serius di Kota Samarinda. Terlebih, Presiden Joko Widodo menargetkan pada tahun 2024 angka tersebut mencapai nol, sementara untuk stunting berada di bawah 14 persen.
Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, memberikan sorotan terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Kota (Pemkot) untuk mencapai target yang ditetapkan oleh kepala negara.
Deni menyebut langkah-langkah tersebut sudah cukup terukur, sistematis, dan komprehensif, namun ia berpendapat bahwa Pemkot harus lebih optimal dalam memanfaatkan waktu yang tersisa, terutama menjelang akhir masa kepemimpinan Wali Kota dan wakilnya.
“Semua poin pentingnya itu ada di data. Yang dimasukkan dalam data kemiskinan ekstrem harus betul-betul yang memang masuk kategori tersebut. Jangan sampai, yang seharusnya tidak masuk, jadi masuk,” jelas Deni, Sabtu (24/2/2024).
Ia mengimbau agar dilakukan pengecekan data ulang untuk memastikan bahwa yang masuk dalam klasifikasi kemiskinan ekstrem adalah yang seharusnya.
Deni berharap Pemkot dapat memaksimalkan segala upaya yang telah dilakukan dalam sisa waktu kepemimpinan yang ada.
Politisi dari Parta Gerindra ini menyatakan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemkot harus tepat sasaran, seperti dalam pemberian dana bantuan sosial atau beasiswa.
“Saat ini, jumlah penerima manfaat sudah mencapai angka 4.000-an, saya berharap data tersebut benar-benar valid setelah dicek kembali apakah masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem atau tidak,” pungkasnya. (ADV/DPRD Kota Samarinda)