SAMARINDA – Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia untuk menuntaskan kemiskinan ekstreme hingga akhir tahun 2024.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, menyatakan keraguannya terkait kemungkinan mencapai target angka nol kemiskinan ekstrem pada akhir tahun ini.
“Orang miskin tidak mungkin hilang, tapi mungkin bisa dikurangi,” ujar Sani pada Selasa (27/2/2024).
Menurutnya, tidak ada jaminan bahwa kemiskinan ekstrem dapat mencapai angka nol, karena hal itu juga tergantung pada kebijakan pusat dan faktor nasional.
Sani menekankan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak hanya bergantung pada dirinya sendiri, melainkan juga bergantung pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan nasional. Ia menyoroti perlunya kebijakan nasional yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem.
“Misalnya, jika harga bahan bakar diturunkan dan biaya hidup tidak mahal, serta lapangan kerja dibuka, baru bisa diharapkan penurunan kemiskinan ekstrem,” ungkap Sani.
Meskipun Pemkot Samarinda telah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya, Sani menyadari bahwa menurunkan kemiskinan ekstrem bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan kerja sama dan sinergi dari berbagai pihak.
“DPRD telah melakukan pembahasan dengan Dinas Sosial (Dinsos), dan program-program yang telah diarahkan ke penurunan kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Sani mengidentifikasi dua aspek yang perlu diperbaiki, yaitu data dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dia menyoroti perlunya pembaruan dan sinkronisasi data antara pusat dan daerah untuk meminimalisir bantuan yang tidak tepat sasaran.
Selain itu, perlu fokus pada pembangunan SDM melalui pelatihan dan penciptaan lapangan kerja.
Dengan perbaikan pada sektor data dan SDM, diharapkan dapat mendorong penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kota Samarinda dan menyokong upaya nasional dalam penanggulangan kemiskinan. (ADV/DPRD Kota Samarinda)