Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain
Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sani Bin Husain, menyoroti fenomena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan yang tidak beriringan dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Dimana IPM Kalimantan Timur mencapai 78,20, namun IPP stagnan di angka 52,50.
Menurutnya, IPP memiliki keterkaitan yang erat dengan IPM. Ia menegaskan bahwa dengan IPM Samarinda yang unggul dibandingkan dengan rata-rata Kabupaten/Kota lain di Kalimantan Timur, seharusnya IPP Samarinda juga mengikuti tren yang sama.
“Pertanyaannya adalah, mengapa IPP Samarinda tidak setinggi yang diharapkan? Karena IPM Samarinda lebih unggul dibanding Kabupaten/Kota lainnya, saya menduga IPP Samarinda juga unggul dibandingkan dengan mereka,” ujarnya pada Rabu (17/4/2024).
Namun, Sani juga menyoroti tanggung jawab Provinsi terkait rendahnya IPP Kalimantan Timur. Dia menekankan bahwa dengan banyaknya beasiswa yang disediakan, IPP tidak boleh stagnan. Anggaran yang disiapkan untuk hal ini juga tidak sedikit, mencapai triliunan.
“Penurunan IPP Kaltim menjadi tanggung jawab Provinsi. Dengan adanya banyak beasiswa yang tersedia, seharusnya IPP tidak boleh rendah. Anggarannya pun besar, mencapai 2 triliun,” tambahnya.
Lebih lanjut, Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun menegaskan bahwa peningkatan IPP merupakan kewajiban pemerintah, dibarengi dengan kolaborasi oleh masyarakat
Menurutnya, stagnasi IPP di Kalimantan Timur menandakan bahwa, meskipun ada kemajuan dalam aspek-aspek tertentu pembangunan manusia, tantangan signifikan masih terjadi dalam memberdayakan pemuda di wilayah Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda. [aci/ADV DPRD SMD]