Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar.
Samarinda – Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar menyoroti masalah parkir di Samarinda.
Deni mengeksplorasi status jukir yang menggunakan rompi dari Dinas Perhubungan (Dishub), mempertanyakan apakah mereka berizin resmi atau tidak, sambil mengharapkan kejelasan mengenai pendapatan yang disumbangkan oleh sektor parkir kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
“Saya kerap melihat sejumlah jukir di tepi jalan menggunakan rompi Dishub saat jalanan padat, namun belum jelas apakah mereka bagian resmi dari Dishub atau tidak. Penting untuk mengklarifikasi pendapatan yang disumbangkan untuk Samarinda,” ujar Deni pada Rabu, (17/4/2024)
Deni menekankan perlunya Dishub meningkatkan pengawasan terhadap jukir di sepanjang jalan umum dan area lainnya. Ia menyoroti bahwa kelalaian dalam mengawasi aktivitas jukir berpotensi menimbulkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Politikus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini juga mengungkapkan bahwa masih ada mal dan rumah sakit di Samarinda yang beroperasi tanpa izin pengelolaan parkir.
“Dishub melaporkan bahwa mal-mal besar seperti Samarinda Central Plaza, Robinson, bahkan Big Mall belum memiliki izin pengelolaan parkir. Ini perlu ditindak tegas,” tambahnya.
Deni berharap agar masalah parkir di Samarinda segera mendapatkan penyelesaian yang sesuai dengan aturan, sambil menyerukan keterlibatan serta koordinasi yang lebih baik antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk meningkatkan pengelolaan parkir sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Kami berharap langkah konkret segera diambil untuk memperbaiki sistem pengelolaan parkir di Samarinda, serta meningkatkan transparansi terkait pendapatan yang diperoleh dari aktivitas tersebut,” tandasnya. [aci/ADV DPRD SMD]