Salah satu sekolah dasar yang ada di Samarinda.
Samarinda – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengangkat permasalahan sistem zonasi yang sering menjadi hambatan dalam sektor pendidikan di Kota Samarinda.
Ia menyoroti ketidakmerataan pembangunan sekolah yang menjadi kendala utama dalam penerapan sistem zonasi. Di mana dalam satu kelurahan masih ada beberapa di antaranya yang tidak memiliki bangunan sekolah menengah.
Puji menekankan bahwa sistem zonasi dapat menjadi beban bagi anak-anak yang ingin menempuh pendidikan di sekolah negeri, terutama di wilayah-wilayah yang belum dilengkapi dengan bangunan sekolah menengah atau dasar negeri.
“Diperlukan fleksibilitas dalam sistem zonasi ini jika memungkinkan. Sebagai contoh, di kelurahan Jawa yang belum memiliki SMP negeri, pemerintah kota, terutama Dinas Pendidikan, perlu memberikan perhatian khusus terhadap situasi tersebut,” jelas Puji Jumat, (19/4/2024).
Perempuan yang berafiliasi dengan Partai Demokrat ini juga menekankan urgensi pemetaan yang akurat dalam menentukan kebutuhan pendidikan di setiap wilayah.
Menurutnya, tiap wilayah harus memiliki catatan yang jelas mengenai jumlah penduduk serta kebutuhan akan fasilitas pendidikan seperti TK, SD, SMP, dan SMA.
Dengan pemetaan yang akurat, diharapkan distribusi pendidikan dapat tersebar merata, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang menjadi sumber permasalahan setiap tahunnya.
“Kuncinya adalah bagaimana pemerintah dapat bertindak proaktif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal yang paling penting adalah memastikan anak-anak dapat mengenyam pendidikan di sekolah negeri, sehingga dapat mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat,” tambahnya.
Ia menilai bahwa tantangan utama dalam implementasi sistem zonasi di Samarinda masih berkaitan dengan kurangnya pemetaan yang akurat dan kurangnya pendekatan proaktif dari pemerintah.
Dengan pemetaan yang lebih baik dan pendekatan yang lebih proaktif dari pemerintah, diharapkan sistem pendidikan dapat menjadi lebih inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Samarinda. [aci/ADV DPRD SMD]