Foto: Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angka Jaya Djoerani, (ist).
Samarinda – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani, menyatakan bahwa rencana pembangunan Autonomous Rail Rapid Transit (ART) harus mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi infrastruktur kota.
Menurutnya, ART mungkin lebih cocok dibangun di daerah Ibu Kota Negara (IKN) yang masih steril dan memiliki infrastruktur yang mendukung.
“Kalau ART dibangun di daerah IKN yang masih steril, dia bisa menggunakan infrastrukturnya dengan baik saya rasa bisa. Kalau kita sebagai kota penunjang dilengkapi seperti itu, awalnya mungkin ramai karena masyarakat suka mencoba, tapi nanti akhirnya akan balik lagi ke awal,” ujar Angkasa, Kamis (25/6/2024).
Angkasa menyoroti bahwa budaya transportasi di Samarinda saat ini belum siap untuk menerapkan ART di dalam kota.
“Kalau dari sisi budaya kita untuk saat ini saya lihat belum bisa untuk diterapkan, nanti mau ditaruh di mana?” tanyanya.
Ia menambahkan bahwa jika jalur ART jauh dan menghubungkan kota dengan IKN, mungkin bisa diterapkan, namun untuk penggunaan dalam kota rasanya belum tepat.
“Kalau dia jalurnya jauh seperti tembus IKN, bisa saja. Kalau dia harus masuk ke dalam kota rasanya belum. Kalau antar kota ya mungkin bisa seperti bus, dari terminal ke terminal, boleh lah, tapi kalau begitu mending pakai kereta api saj” jelas Angkasa.
Angkasa juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai pasokan listrik di Kalimantan yang belum stabil.
“Pasokan listrik kita di Kalimantan itu kan tidak bisa dikatakan stabil. Transportasi basis listrik memang bagus tapi biayanya mahal,” katanya.
Ia juga mempertanyakan biaya yang akan dikenakan kepada masyarakat jika ART dijadikan moda angkutan umum.
Angkasa berharap Pemkot Samarinda dapat mempertimbangkan semua aspek sebelum memutuskan untuk membangun ART.
Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa investasi besar ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan infrastruktur yang ada, serta dapat memberikan manfaat yang maksimal tanpa membebani anggaran pemerintah dan masyarakat.(wan/ADV/DPRD SMD)