Integritaskaltim.com, KUKAR – Belum lama ini bapak Presiden Joko Widodo secara khusu mengundangh sejumlah kepala daerah di Kalimantan Timur untuk rapat di istana negara yakni IKN Nusantara.
Adapun kepala daerah yang di undang oleh Presiden Jokowi yakni; Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik; Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud; Wali Kota Samarinda, Andi Harun; dan Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun.
Akan tetapi dari ke-empat nama tersebut, tidak ada sosok Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah yang diundang Presiden Joko Widodo ke kantornya di IKN Nusantara pada Senin 29 Juli 2024.
Perihal undangan khusus dari Presiden Jokowi ke sejumlah kepala daerah di Kaltim tersebut, Edi Damansyah berkata tidak tentang udangan tersbut.
Bersamaan hari itu, Edi Damansyah tengah fokus mengunjungi warga di wilayah hulu Kutai Kartanegara untuk memantau secara langsung program intervensi stunting ysng sedang digalakkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Saya kurang memantau, karena beberapa hari terakhir saya lawas (lama) di hulu, saya di kampung, saya ngurus desa, ngurus stunting,” kata Bupati Edi Damansyah, Rabu (31/7/2024).
Saat disinggung apakah tidak diundangnya Bupati Edi Damansyah karena alasan politis, ia mengaku tidak tahu. Diketahui, Bupati Edi Damansyah berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan.
“Level kita ini kroco saja, kita nunggu perintah, apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat, ya kita kerjakan,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo memanfaatkan hari pertama berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Senin (29/7/2024), dengan menerima beberapa tamu yakni sejumlah kepala daerah Kalimantan Timur.
Kepada media Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik membeber isi pembahasan bersama 3 kepala daerah Kalimantan Timur.
“Wali Kota Balikpapan, Wali Kota Samarinda dan Bupati PPU adalah tamu kedua presiden di IKN Nusantara secara resmi. Tamu pertamnya tentu OIKN. Kami diundang mewakili masyarakat Kaltim. Itu bentuk apresiasi presiden,” ujar Akmal Malik.
Dalam pertemuan, Akmal menyatakan pada prinsipnya, Kaltim siap memberi dukungan untuk sukses pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara. Sesuai jadwal, perayaan kemerdekaan akan dipusatkan di IKN Nusantara dan Istana Negara Jakarta.
“Presiden sangat memahami aspirasi masyarakat dan memohon partisipasi masyarakat Kaltim mendukung pelaksanaan upacara nanti, terutama melalui pemerintah daerah,” katanya.
Menurutnya, dukungan dari pemerintah daerah berupa mobilisasi massa karena banyak masyarakat yang ingin mengikuti upacara HUT RI di IKN. Rencana awal, ada 400 masyarakat yang akan diundang di upacara nanti.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga akan mengarahkan masyarakat yang menjadi undangan untuk berkumpul di Sumbu Kebangsaan. Namun, dia mengaku masih menunggu informasi dari sekretariat negara untuk menjaga ketertiban.
“Presiden ingin agar masyarakat juga bisa melihat langsung pelaksanaan upacara nanti. Termasuk, masyarakat yang ada di Indonesia,” pungkasnya. (ADV/ PROKOM KUKAR)