Foto bersama usai kegiatan
PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG). Kegiatan ini difokuskan pada peran perangkat daerah dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender, guna memperkuat kapasitas aparatur dalam mewujudkan kebijakan yang adil dan setara.
Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan aparatur perencana, khususnya focal point, dalam melakukan analisis gender. Peserta diharapkan mampu mengintegrasikan isu gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran responsif gender, dengan menggunakan instrumen teknis Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS/GAB).
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber terkemuka. Pertama, fasilitator dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia yang hadir langsung dari pusat untuk memberikan pemaparan mengenai Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Kedua, narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dengan jabatan Analis Kebijakan.
Sebagai latar belakang penyelenggaraan bimtek ini, data menunjukkan masih terdapat ketimpangan keterwakilan perempuan di level pengambilan keputusan. Dari total 25 pejabat setingkat D-I di lingkungan Pemkab PPU, hanya satu orang yang merupakan perempuan atau setara 4 persen. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat pemahaman dan implementasi PUG di seluruh perangkat daerah.
Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten PPU, Jensje Grace Makisurat melalui Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB PPU, Andi Jasmawati menegaskan, masih terdapat kesalahpahaman dalam memandang PUG. Banyak pihak yang menganggap PUG sebatas permasalahan administratif atau tugas yang hanya relevan bagi perempuan.
”Padahal, kesetaraan gender menyangkut bagaimana memastikan setiap kebijakan dan program yang disusun dapat menyentuh dan memberikan manfaat secara setara bagi seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan,” katanya.
Dirinya memastikan, kegiatan tersebut tidak berhenti pada tataran pelatihan semata. Evaluasi akan dilakukan melalui laporan-laporan dari focal point di setiap perangkat daerah. Selain itu, sosialisasi akan terus digencarkan agar perempuan dapat semakin berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan pengambilan keputusan.
“Kesetaraan bukan tentang membuat semua orang menjadi sama, melainkan tentang memastikan setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berdaya.” terangnya.
Melalui bimtek ini tambahnya, Pemerintah Kabupaten PPU berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender, demi mewujudkan masyarakat PPU yang setara, inklusif, dan berdaya. (adv/red)