Dok. Prokom Kukar
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong reformasi birokrasi melalui penguatan sumber daya aparatur dan pemanfaatan teknologi digital. Komitmen tersebut diwujudkan dengan pelantikan 47 pejabat administrator dan pengawas sekaligus peluncuran Aplikasi Presensi ASN Terintegrasi dan Dinamis di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Senin (27/7/2026).
Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, mengatakan pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pengisian jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi, bukan karena kedekatan dengan pimpinan.
“Hampir 80 persen pejabat yang dilantik tidak saya kenal secara personal. Ini menunjukkan bahwa penempatan jabatan dilakukan berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan rekam jejak kinerja, bukan faktor kedekatan,” ujar Aulia.
Ia menegaskan bahwa pejabat administrator dan pengawas memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan pemerintah dapat diimplementasikan secara efektif hingga tingkat pelaksana. Karena itu, para pejabat yang baru dilantik diminta segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan memahami tugas serta tanggung jawab yang diemban.
Untuk mempercepat kesinambungan pelayanan kepada masyarakat, Bupati juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah dan camat agar segera melaksanakan serah terima jabatan sehingga tidak terjadi kekosongan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Selain menyoroti penguatan organisasi, Aulia turut mengingatkan seluruh jajaran ASN mengenai tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Ia menyebutkan bahwa kapasitas pembiayaan daerah hingga akhir tahun diperkirakan berada di kisaran Rp6 triliun, lebih rendah dibandingkan alokasi APBD murni sebelumnya sebesar Rp7,2 triliun.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk membangun budaya kerja yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Yang harus berubah adalah cara kita bekerja. Kinerja pemerintah tidak boleh menurun hanya karena adanya penyesuaian anggaran. Justru kita harus lebih tepat sasaran, produktif, dan efisien,” katanya.
Aulia juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja kolaboratif di seluruh perangkat daerah. Ia mengajak seluruh ASN mengedepankan semangat kebersamaan dan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan berbagai tantangan organisasi.
“Kita tidak membutuhkan individu yang merasa paling hebat. Yang dibutuhkan adalah tim yang solid, saling mendukung, dan memiliki tujuan yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Pemkab Kukar meluncurkan Aplikasi Presensi ASN Terintegrasi dan Dinamis sebagai bagian dari transformasi digital administrasi kepegawaian. Sistem baru tersebut menggunakan teknologi verifikasi wajah untuk mengintegrasikan presensi ASN secara daring dan merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI agar seluruh perangkat daerah menggunakan satu sistem presensi yang seragam.
Aplikasi yang telah diuji coba sejak Mei 2026 itu kini telah digunakan oleh lebih dari 17 ribu ASN dari total sekitar 18 ribu hingga 19 ribu pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Menurut Aulia, penerapan sistem digital tersebut bukan sekadar untuk mencatat kehadiran pegawai, tetapi juga menjadi instrumen dalam meningkatkan disiplin, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah pun akan terus melakukan evaluasi terhadap implementasinya, termasuk penyempurnaan teknologi biometrik agar sistem semakin akurat dan mudah digunakan.
Melalui penguatan manajemen ASN, penerapan budaya kerja kolaboratif, serta percepatan transformasi digital, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara optimistis mampu menghadirkan birokrasi yang semakin profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (red)