Dok. Humas MenpanRB
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) resmi meluncurkan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Pro Tahun 2026–2027 sebagai upaya mempercepat penyebarluasan inovasi pelayanan publik yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Peluncuran yang dirangkaikan dengan kegiatan sosialisasi tersebut digelar secara daring pada Kamis (30/7/2026) dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kementerian PANRB.
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan bahwa inovasi pelayanan publik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Menurutnya, keberhasilan sebuah inovasi tidak hanya diukur dari keberhasilannya diterapkan di satu instansi, tetapi juga dari kemampuannya untuk direplikasi dan memberikan manfaat yang lebih luas.
“Karena itu, Kementerian PANRB terus mendorong pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Sejak tahun 2014, KIPP telah melahirkan berbagai praktik baik yang memberikan manfaat nyata di berbagai sektor pelayanan,” ujar Rini.
Ia menjelaskan, dinamika pelayanan publik saat ini menuntut pemerintah untuk menghadirkan terobosan yang tidak berhenti pada level inovasi lokal. Praktik-praktik terbaik perlu dikembangkan melalui perluasan skala implementasi, direplikasi di berbagai daerah, bahkan diarahkan agar memiliki daya saing di tingkat global.
Atas dasar itu, KIPP kini bertransformasi menjadi KIPP Pro yang mengusung tiga pendekatan utama, yakni Perluasan Skala (Scaling Up), Replikasi (Replication), dan Orientasi Global (Global Orientation). Melalui skema tersebut, pemerintah berharap inovasi yang telah terbukti efektif dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak instansi penyelenggara pelayanan publik.
Pada peluncuran tersebut, Kementerian PANRB memperkenalkan dua agenda kompetisi, yakni KIPP Pro Tematik Tahun 2026 dengan tema “Pelayanan Inklusif pada Fase Kelahiran” serta KIPP Pro General Tahun 2027 bertema “Pelayanan Inklusif melalui No Wrong Door dan Human-Centric.” Kedua tema tersebut menitikberatkan pada pelayanan yang mudah diakses, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Rini mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), serta penyelenggara pelayanan publik lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam KIPP Pro. Menurutnya, kompetisi ini bukan sekadar ajang apresiasi, melainkan wadah kolaborasi untuk mempercepat penyebaran inovasi yang telah terbukti berhasil.
Ia menambahkan, kolaborasi antarlembaga menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, inklusif, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung implementasi Gerakan Nasional Pelayanan Publik 24/7.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah inovasi bukan hanya ketika berhasil diciptakan, tetapi ketika mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” tutup Rini. (*)