Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin foto bersama rombongan GAPKI Kaltim. (Dok. Humas Setkab PPU)
PENAJAM — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menerima audiensi Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Timur, Kamis (24/9/2026). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati PPU tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus membahas berbagai agenda terkait pengembangan industri kelapa sawit di wilayah Kabupaten PPU.
Dalam audiensi tersebut, Pemkab PPU diwakili Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin. Ia didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Hadi Saputro, S.E., Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Chairur Rozikin, S.Sos., M.M., serta Staf Ahli Bupati PPU Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Margono Hadi Sutanto, S.STP., M.I.Kom.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan sekaligus potensi yang dimiliki sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten PPU. Salah satu pembahasan yang menjadi perhatian adalah hubungan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Selain itu, persoalan yang terjadi di lapangan turut menjadi bagian dari pembahasan. Pengelolaan lingkungan dan saluran air juga disoroti sebagai hal yang perlu mendapat perhatian dalam mendukung keberlangsungan aktivitas perkebunan kelapa sawit.
Audiensi juga membuka ruang pembahasan mengenai peluang pengembangan berbagai program yang dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan perkebunan.
Keterlibatan pemerintah daerah dan pelaku usaha melalui forum komunikasi seperti ini dinilai menjadi bagian penting dalam membangun koordinasi terkait pengelolaan serta pengembangan sektor perkebunan di PPU. Dengan adanya komunikasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, berbagai persoalan yang muncul di lapangan dapat dibahas bersama untuk mencari langkah penanganan yang sesuai.
Pertemuan Pemkab PPU bersama GAPKI Kaltim tersebut sekaligus menunjukkan adanya ruang koordinasi antara pemerintah daerah dan sektor usaha dalam membahas keberadaan industri kelapa sawit, termasuk aspek hubungan sosial, lingkungan, serta peluang program yang berkaitan dengan masyarakat di sekitar perkebunan. (ADV)