Dok. Humas Setkab PPU
SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan air bersih dan pengembangan irigasi pertanian. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat, salah satunya Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV.
Komitmen tersebut ditunjukkan Bupati PPU, Mudyat Noor, saat melakukan audiensi dan konsolidasi bersama jajaran BWS Kalimantan IV di ruang rapat Mahakam, Samarinda, Senin (19/10/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah untuk menyelaraskan program pembangunan sumber daya air dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada penguatan sinergi pengelolaan sumber daya air, pemenuhan kebutuhan air baku, pengendalian banjir, serta pembangunan infrastruktur pengairan yang berkelanjutan. Koordinasi ini dinilai penting agar program pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat PPU.
Bupati PPU, Mudyat Noor, mengatakan pembangunan infrastruktur dasar membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat, terutama melalui instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah sungai.
“Hari ini kami melaksanakan audiensi, konsolidasi dengan kawan-kawan Balai Wilayah Sungai IV. Kita berkoordinasi bersama dalam rangka membangun infrastruktur yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini infrastruktur yang langsung berhubungan dengan masyarakat secara umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar, seperti kebutuhan air bersih, pengelolaan lahan irigasi pertanian yang selama ini kewenangannya ada di BWS,” ucap Mudyat.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat harus menjadi perhatian bersama. Ketersediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan mendasar, sedangkan jaringan irigasi yang memadai berperan penting dalam mendukung produktivitas sektor pertanian.
Karena itu, komunikasi dan koordinasi dengan BWS Kalimantan IV diharapkan dapat memperkuat penyelarasan program serta mendorong penanganan kebutuhan infrastruktur sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Selain persoalan air bersih dan irigasi, pengelolaan sumber daya air juga berkaitan erat dengan upaya pengendalian banjir. Perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang tepat diperlukan untuk mendukung pengelolaan aliran air serta mengurangi potensi dampak banjir terhadap permukiman dan aktivitas masyarakat.
Pemerintah Kabupaten PPU memandang kolaborasi lintas pemerintahan sebagai salah satu faktor penting dalam mempercepat pembangunan daerah. Melalui sinergi dengan instansi teknis pemerintah pusat, kebutuhan infrastruktur yang memerlukan dukungan kewenangan dan program dari berbagai pihak dapat dibahas secara lebih terarah.
Audiensi ini sekaligus menegaskan pentingnya pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Infrastruktur tidak hanya menjadi bagian dari pembangunan fisik daerah, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar, mendukung kegiatan ekonomi, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, koordinasi antara Pemkab PPU dan BWS Kalimantan IV diharapkan terus berlanjut melalui pembahasan program dan langkah teknis sesuai kewenangan masing-masing.
Dengan kerja sama yang berkesinambungan, pembangunan infrastruktur sumber daya air di Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan semakin optimal dalam mendukung kebutuhan masyarakat, pertanian, serta pembangunan daerah secara berkelanjutan. (ADV)