Wamen LH Diaz Hendropriyono saat meninjau Karhutla di Kaltim
SAMARINDA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan sumber air hingga perbedaan data mengenai luasan lahan yang terbakar.
Persoalan tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam rapat kerja mitra strategis antara Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono bersama Komite II DPD RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (14/9/2026) lalu.
Salah satu kebutuhan yang mendapat perhatian adalah penyediaan sumur bor di sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Infrastruktur tersebut dinilai diperlukan untuk mendukung penanganan karhutla, terutama ketika kondisi wilayah menghadapi kekeringan.
Diaz mengatakan kebutuhan sumur bor di Kaltim cukup banyak. Titik-titik yang membutuhkan fasilitas tersebut juga telah dipetakan sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan lokasi pembangunan.
Menurut dia, pemenuhan kebutuhan tersebut tidak hanya dapat mengandalkan pemerintah. Keterlibatan sektor swasta dinilai diperlukan untuk memperluas dukungan terhadap upaya penanganan karhutla di daerah.
Selain persoalan sumber air, rapat juga menyoroti perbedaan data luasan lahan terbakar antarinstansi. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena data yang akurat diperlukan untuk menentukan langkah penanganan dan mengevaluasi dampak karhutla.
Sinkronisasi data dari tingkat pusat hingga daerah menjadi salah satu pekerjaan yang perlu diperkuat. Kesamaan data diharapkan dapat membuat pemerintah memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai lokasi, luasan, serta perkembangan kejadian karhutla di lapangan.
Diaz juga menyinggung ketidakhadiran Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji dalam rapat tersebut. Ia menyebut sempat menunggu kehadiran kedua pimpinan daerah sebelum agenda bersama pihak-pihak terkait dilanjutkan.
Meski demikian, pembahasan tetap berjalan dengan melibatkan unsur pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.
Rapat tersebut pada akhirnya memperlihatkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman ketika kebakaran terjadi. Ketersediaan sumber air, kesiapan infrastruktur, akurasi data, serta koordinasi lintas lembaga menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman karhutla dan kekeringan.
Dengan kondisi sejumlah wilayah yang menghadapi keterbatasan air, kebutuhan sumur bor menjadi salah satu pekerjaan yang perlu ditindaklanjuti. Di sisi lain, penyatuan data antarlembaga juga diperlukan agar kebijakan penanganan karhutla memiliki dasar informasi yang sama.
Persoalan tersebut menjadi tantangan bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla di Kalimantan Timur. (*)