Ilustrasi Sekolah Rakyat di PPU
PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam. Salah satu tahapan penting yang kini dikebut adalah penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ditargetkan rampung pada Oktober 2026.
Untuk memenuhi target tersebut, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU melibatkan tenaga ahli dari luar daerah, yakni Pekanbaru, Riau, dalam penyusunan dokumen AMDAL.
Kepala Bidang Inovasi, Teknologi, dan Pengkajian Pengaturan Bapelitbang PPU, Anita Megawati, mengatakan proses penyusunan AMDAL masih berlangsung. Tahapan berikutnya akan dilanjutkan dengan uji publik yang dijadwalkan pada 30 September 2026 di ruang Sekretaris Daerah (Sekda) PPU.
“Kalau terkait AMDAL-nya tuh lagi proses kami. Nanti tanggal 30 ada uji publik lagi di ruang Pak Sekda,” ungkap Anita. Kamis, (24/9/2026).
Ia menjelaskan, penyelesaian dokumen AMDAL menjadi salah satu target yang harus dipenuhi dalam rangka mendukung rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang merupakan program pemerintah pusat tersebut.
“Ada target-target khusus, harus. Karena Oktober harus keluar itu hasil AMDAL-nya,” ujarnya.
Menurut Anita, penyusunan dokumen AMDAL membutuhkan tenaga ahli dengan kompetensi khusus. Karena keterbatasan tenaga ahli di daerah, Bapelitbang PPU akhirnya menggandeng tenaga profesional dari Pekanbaru untuk membantu proses kajian lingkungan tersebut.
“Tenaga ahlinya agak susah terkait AMDAL itu, jadi kita ambil dari Pekanbaru,” tuturnya.
Selain melibatkan tenaga ahli dari luar daerah, sejumlah kajian pendukung lainnya juga melibatkan Universitas Mulawarman. Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat membantu kelancaran penyusunan dokumen teknis yang diperlukan sebelum pembangunan dilaksanakan.
Sekolah Rakyat yang direncanakan berdiri di atas lahan seluas 6,7 hektare itu akan mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA dengan fasilitas asrama. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan dukungan layanan pendidikan.
Adapun pembangunan fisik Sekolah Rakyat menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dengan target pelaksanaan pada 2026 atau tahun anggaran 2027.
Dengan penyusunan AMDAL yang ditargetkan rampung pada Oktober mendatang, persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di PPU diharapkan dapat berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan. (ADV)