Laut di Pesisir Penajam (Dok. Istimewa)
PENAJAM – Ketika kebutuhan air terus berjalan sementara ketersediaan air baku masih dipengaruhi musim, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai melihat potensi yang selama ini berada di depan mata: laut.
Wilayah pesisir yang dimiliki PPU membuka peluang pemanfaatan teknologi desalinasi untuk mengolah air laut menjadi air bersih. Gagasan ini dinilai layak dikaji sebagai salah satu pilihan jangka panjang, terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber air yang ketersediaannya sangat dipengaruhi curah hujan.
Persoalan tersebut bukan tanpa alasan. Sejumlah sumber air baku yang selama ini diandalkan belum sepenuhnya mampu memberikan pasokan stabil sepanjang waktu. Sungai Lawe-Lawe, salah satu sumber yang terus didalami, misalnya, masih menghadapi persoalan ketersediaan air ketika kondisi hujan tidak mendukung.
Ketika debit air menurun, persoalan tidak berhenti pada berkurangnya cadangan. Dampaknya dapat dirasakan hingga ke pelayanan masyarakat. Distribusi air harus disesuaikan dengan kondisi pasokan, bahkan pada situasi tertentu waktu pengaliran kepada pelanggan menjadi sangat terbatas.
Kondisi inilah yang membuat pencarian sumber air alternatif menjadi semakin penting.
Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Bapelitbang PPU, Budi Heriyadi, mengatakan pemanfaatan air laut melalui teknologi desalinasi pada dasarnya memungkinkan. Namun, penerapannya membutuhkan perhitungan yang matang karena biaya operasional teknologi tersebut cukup tinggi.
“Sebetulnya bisa dimungkinkan kalau kondisi fiskal kita cukup,” ujar Budi.
Menurutnya, potensi pemanfaatan air laut bahkan tidak harus dibatasi untuk kebutuhan air bersih rumah tangga. Sebelumnya, terdapat pula usulan pemanfaatan air laut untuk mendukung kebutuhan sektor pertanian di wilayah pesisir.
Dengan demikian, jika teknologi desalinasi nantinya mampu diterapkan secara efektif dan efisien, manfaatnya berpotensi menyentuh berbagai sektor. Mulai dari kebutuhan domestik hingga kegiatan produktif masyarakat.
Meski demikian, desalinasi tidak diposisikan sebagai solusi yang dapat diterapkan dalam waktu singkat. Kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu pertimbangan utama. Selain investasi awal, kebutuhan energi dan biaya operasional juga harus dihitung agar teknologi tersebut benar-benar memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya pengelolaannya.
Karena itu, peluang pemanfaatan air laut lebih diarahkan sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang. Pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu teknologi yang paling sesuai, kapasitas yang dibutuhkan serta model pengelolaan yang memungkinkan.
Di saat yang sama, PPU tetap menyiapkan sejumlah alternatif lain untuk memperkuat cadangan air baku. Pengembangan embung, pembangunan embung baru hingga penjajakan pemanfaatan bekas area pertambangan menjadi bagian dari upaya memperbanyak pilihan sumber air.
Bagi daerah pesisir seperti PPU, diversifikasi sumber air menjadi semakin penting. Ketika satu sumber menghadapi keterbatasan akibat faktor alam, sumber lainnya diharapkan dapat menjadi penyangga.
Desalinasi dalam konteks ini bukan sekadar wacana mengubah air laut menjadi air minum. Lebih jauh, gagasan tersebut menunjukkan upaya PPU mulai memikirkan ketahanan air dari perspektif jangka panjang.
Jika kajian dan kemampuan pembiayaan nantinya mendukung, laut yang selama ini identik dengan kawasan pesisir dan aktivitas ekonomi dapat memiliki peran baru sebagai salah satu cadangan air bagi PPU di masa depan. (ADV)