Dok. Humas Setkab PPU
PENAJAM – Menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil tidak cukup hanya dilakukan ketika harga mulai naik. Ketersediaan pangan, kondisi lingkungan, hingga kesiapan menghadapi bencana turut menjadi faktor yang perlu diantisipasi sejak awal.
Hal tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama Bank Indonesia (BI) Balikpapan dalam pertemuan di Kantor Bupati PPU, Kamis (8/10/2026).
Salah satu fokus yang dibahas adalah bagaimana daerah memiliki kesiapan menghadapi berbagai kondisi yang berpotensi mengganggu kebutuhan masyarakat. Ketahanan pangan dan pengendalian inflasi menjadi bagian penting karena keduanya berkaitan langsung dengan daya beli serta ketersediaan bahan kebutuhan sehari-hari.
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar mengatakan, daerah perlu memiliki cadangan pangan yang cukup untuk menghadapi situasi mendesak. Menurutnya, cadangan tersebut harus terus diperkuat agar pemerintah memiliki ruang untuk bergerak ketika terjadi gangguan pasokan.
“Cadangan pangan daerah ini kalau bisa ditambah terus dari waktu ke waktu agar kita memiliki ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi situasi apa pun yang bersifat urgent,” ujarnya.
Ketersediaan pangan juga dinilai memiliki hubungan erat dengan pengendalian inflasi. Ketika pasokan terjaga, tekanan terhadap harga kebutuhan masyarakat dapat lebih mudah diantisipasi.
Selain persoalan pangan, ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) turut menjadi perhatian. Memasuki periode kemarau, potensi kebakaran perlu ditekan melalui pencegahan, terutama dengan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak menggunakan api secara sembarangan saat membersihkan lahan.
Tohar mengingatkan, kebakaran yang awalnya berasal dari aktivitas sederhana dapat meluas apabila tidak segera ditangani.
“Beberapa kejadian sebetulnya berawal dari perilaku kita. Kita mengambil langkah pengamanan dengan cara pembakaran, tetapi akhirnya kebakaran justru semakin menjadi,” jelasnya.
Upaya menjaga stabilitas daerah tersebut membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah daerah, BI, perangkat daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat memiliki peran dalam memastikan pasokan pangan, menjaga lingkungan, dan mengantisipasi berbagai risiko yang dapat berdampak terhadap kehidupan sehari-hari.
Melalui langkah antisipatif tersebut, PPU berupaya memastikan persoalan pangan, inflasi, maupun Karhutla tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Bukan hanya merespons ketika persoalan muncul, tetapi membangun kesiapan sejak dari hulu. (ADV)