Dok. Humas Setkab PPU
PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai mengarahkan strategi pembangunan daerah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguatan ekonomi lokal guna menghadapi pesatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah ini menjadi penting agar masyarakat PPU tidak hanya merasakan dampak pembangunan dari sisi infrastruktur, tetapi juga memperoleh kesempatan ekonomi dan pekerjaan yang lebih luas.
Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan bahwa keberadaan IKN harus menjadi momentum bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kapasitas dan mengambil peran lebih besar dalam berbagai sektor pembangunan.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Talkshow Zona Inspirasi Kompas TV bertema Penajam Paser Utara Menata Masa Depan, Rabu (4/11/2026).
Menurut Mudyat, tantangan terbesar daerah ke depan bukan hanya menyiapkan infrastruktur pendukung, melainkan memastikan masyarakat memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi yang berkembang di sekitar kawasan IKN.
“Kita tidak ingin anak-anak PPU hanya menjadi penonton pembangunan IKN. Mereka harus menjadi tenaga kerja terampil, profesional, wirausaha, dan pelaku ekonomi yang mampu mengambil peluang,” tegasnya.
Ia menjelaskan, perkembangan IKN membuka ruang bagi tumbuhnya berbagai sektor usaha, mulai dari industri pengolahan, pertanian modern, perikanan, perdagangan, jasa, hingga logistik. Potensi tersebut harus diimbangi dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal agar masyarakat mampu bersaing dan memperoleh manfaat langsung dari aktivitas ekonomi yang berkembang.
Selain peningkatan SDM, pemerintah daerah juga mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu fondasi ekonomi masyarakat. Keberadaan UMKM dinilai memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan keluarga, serta menggerakkan perekonomian hingga tingkat desa dan kelurahan.
Mudyat menyebutkan, posisi geografis PPU yang berdekatan dengan kawasan IKN merupakan keunggulan tersendiri. Dukungan infrastruktur seperti Jembatan Pulau Balang, Bandara VVIP IKN, Pelabuhan Buluminung, Pelabuhan Penajam, serta rencana pengembangan Kawasan Industri Buluminung menjadi modal penting dalam memperluas aktivitas ekonomi daerah.
Namun, seluruh potensi tersebut membutuhkan kesiapan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
Arah kebijakan tersebut juga telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten PPU 2025–2029 melalui visi pembangunan daerah, yakni berkolaborasi membangun PPU yang unggul, berkeadilan, sejahtera, dan berdaya saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara.
Dalam implementasinya, terdapat tiga agenda transformasi yang menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni transformasi ekonomi, peningkatan kualitas SDM, serta pembangunan infrastruktur dan pemerataan wilayah.
Di sisi lain, Mudyat mengakui keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri dalam mempercepat berbagai agenda pembangunan. APBD PPU yang sebelumnya berada di kisaran Rp2,4 triliun pada 2025 mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp1,9 triliun pada 2026. Sementara alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 tercatat sekitar Rp1,4 triliun atau turun sekitar 29,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan, terutama program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui efisiensi anggaran, penguatan kolaborasi, serta mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan.
Mudyat berharap, momentum pembangunan IKN dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat PPU. Dengan peningkatan kualitas SDM, pengembangan UMKM, serta pemanfaatan potensi wilayah, PPU diharapkan mampu tumbuh menjadi daerah yang kompetitif dan menjadi bagian penting dari pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Timur. (ADV)