SAMARINDA – Kebijakan pemerintah pusat untuk menghapus tenaga honorer di seluruh lingkup pemerintah, menjadi kekhawatiran ribuan tenaga honorer di Indonesia.
Pasalnya, dengan kebijakan tersebut dipastikan akan berdampak pada bertambahnya angka pengangguran.
Namun, Gubernur Kaltim Isran Noor merespons berbeda. Dirinya justru menegaskan, akan tetap mempertahankan tenaga honorer di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Walaupun pemerintah pusat, kata dia, melakukan penghapusan kepada seluruh tenaga honorer di Indonesia.
Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan di acara peringatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja ke-72 dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-60 tahun 2022, di ruang Ruhui Rahayu lantai 1 Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (2/3/2022)
“Ada 100 lebih non PNS di Satpol-PP. Kalau mau dihapus oleh negara, bisa dibayangkan isinya, menyedihkan. Dan saya tidak akan mengikuti kebijakan negara itu (penghapusan tenaga honorer, red),” katanya.
Gubernur memastikan, dirinya akan tetap mempertahankan tenaga honorer di Kaltim.
“Saya akan pertahankan dengan cara saya, tentu dengan cara yang baik. Silakan negara menghapus honor, tapi Kalimantan Timur tidak akan menghapus,” tegasnya.
Dirinya menyebut, memiliki cara-cara untuk tidak melakukan penghapusan tenaga honorer di lingkungan Pemprov Kaltim. Namun demikian, dirinya enggan lebih lanjut membeberkan cara apa saja yang akan dilakukannya tersebut, demi memperjuangkan nasib ribuan tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemprov Kaltim.
“Bagaimana caranya, itu urusan saya,” ujarnya.
Gubernur Isran Noor meminta kepada seluruh tenaga honorer di lingkup Pemprov Kaltim agar tidak khawatir mengenai adanya aturan penghapusan tenaga honorer.
“Jadi yang non PNS, tidak usah khawatir. Yang rasa was-was mau diberhentikan dengan status honor dari Pemprov, kita akan tangani dengan cara-cara yang baik,” katanya.
Dalam rangkaian HUT Satpol-PP ke-72 dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-60, juga dilakukan kegiatan bakti sosial. Diantaranya, donor darah dan pemberian santunan. (*)