SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor diminta menahan diri agar tak memperkeruh polemik perebutan kursi ketua DPRD Kaltim oleh Hasanuddin Masud dan Makmur HAPK.
Hasanuddin Masud dilantik jadi ketua DPRD Kaltim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim menggantikan Makmur HAPK di Hotel Mercure, Samarinda, Senin (12/9/2022). Tapi sejumlah pejabat tidak hadir, termasuk Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakilnya Hadi Mulyadi.
“Pak Isran sebaiknya menahan diri untuk tidak berstatmen dimuka umum yang memperkeruh suasana antara Pak Hasanuddin Masud dan Pak Makmur,” ungkap Ketua Partai Kebangkitan (PKN) Kaltim, Rudi Prianto kepada awak media di Samarinda, Selasa (13/9/2022).
Menurut Rudi, Isran sebagai kepala daerah, harusnya mendamaikan kedua bela pihak. Hal itu, agar bisa meredam gejolak demi terciptanya kondusifitas di tengah masyarakat.
“Pak Hasan itu juga warga Kaltim. Pak Makmur juga sama. Alangkah baiknya Pak Isran panggil damaikan. Mari kita semua duduk dengan kepala dingin, bergandengan tangan mencari solusi terbaik untuk kemajuan Kaltim,” terang Rudi yang juga Pimpinan Kantor Pengacara Cendekia Tama Law Firm.
Sebelumnya, Isran menyebut hanya mengakui Makmur sebagai Ketua DPRD Kaltim. Meski dia tahu ada pelantikan Ketua DPRD Kaltim baru, Hasanuddin Masud.
“Apakah Bapak masih mengakui Pak Makmur (sebagai Ketua DPRD Kaltim),” tanya awak media. “Iya dong,” jawab Isran.
Bernada sedikit canda, Isran menyebut pelantikan Hasanuddin Masud sebagai DPRD Mercuri (merujuk ke Hotel Mercuri lokasi pelantikan).
“Siapa yang melantik? Oh berarti DPRD Mercure dong,” kata Isran.
Rudi menyayangkan sikap Isran yang tak netral atas polemik tersebut. Sikap like and dislike (suka dan tidak suka) yang ditunjukan Isran akan memperumit masalah antar para pihak.
“Tentu ini jadi preseden buruk bagi sistem demokrasi kita. Pak Isran sebagai tokoh politik senior, juga pimpinan partai besar dan kepala daerah harus memberi contoh yang baik bagi kami partai baru ini,” terang Rudi.
Masyarakat Kaltim memiliki keberagaman suku, budaya dan agama. Semuanya hidup berbaur dalam lingkungan yang rukun dan damai. Nilai itu harusnya jadi dasar kita berpolitik.
Dengan demikian, nilai – nilai itu akan melahirkan ruang demokrasi dalam sistem perpolitikan kita yang santun, etis serta gotong royong.
“Sudah enggak zaman bertengkar. Mari kita gotong royong, kedepankan politik etis, politik yang santun agar nilai-nilai pancasila dalam masyarakat tumbuh,” pungkas Rudi.
Sebagai partai pendatang baru, Rudi berharap tuntutan dari partai – partai besar di Kaltim, termasuk tokoh politik senior. Hal tersebut sebagai tanggungjawab moral partai politik kepada publik. Harapannya, melalui partai, warga makin cerdas berpolitik dan cerdas memilih memimpinnya.
“Partai-partai besar harus memberi contoh baik ke partai pendatang baru. Mari kita bergandengan tangan membangun Kaltim dengan konsep gotong royong yang selama ini dipegang teguh PKN,” tutup Rudi. (*)