KUKAR – Melihat fenomena kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng (Migor) di pasaran yang sudah masuk ke wilayah Kutai Kartanegara (Kukar), epemrinta bergerak cepat untuk menangani permasalahan tersebut dengan mengundang beberapa perusahaan CPO untuk berdiskusi terkait mekanisme rencana pendistribusian minyak goreng oleh perusahaan ke wilayah Kukar.
Bertempat di rumah jabatan Bupati Kukar pada Rabu (16/3/2022) pagi tadi, Bupati Kukar, Edi Damansyah memimpin langsung pertemuan yang dihadiri beberapa Dinas terkait, camat Tenggarong dan Muara Badak, perusahaan BUMD Kukar yakni PT. KSDE, serta perusahaan CPO yang beroperasi di Kaltim, diantaranya PT. Kutai Refinery Nusantara (KRN), PT. Tritunggal Sentra Bhuana dan PT. Rajawali Nusindo.
Dalam pertemuan itu, Edi Damansyah menyampaikan beberapa hal, salah satunya terkait mekanisme penyaluran minyak goreng dan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah dan kemasan. Dimana, terdapat perubahan HET untuk minyak goreng curah yang awalnya Rp 11.500,- menjadi Rp 14.000,-. Perubahan HET tersebut diinformasikan Menteri Perdagangan (Mendag) RI melalui rilisnya pada Selasa malam (15/3/2022).
“Kan masih rilis, belum resmi. Jadi saya sudah tegaskan tadi, sepanjang belum ada keputusan resmi tertulis, kita masih mengacu pada HET yang sudah ada,” tegasnya.
Selain itu kata Edi, pertemuan tersebut juga untuk menyikapi kondisi distribusi minyak goreng yang akan dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut ke wilayah Kukar dalam waktu dekat ini. Dari beberapa pembahasan, salah satunya berbicara basis data, dimana ada basis data yang menggunakan Kartu Keluarga (KK) yang sekitar dua bulan terakhir ini pemkab Kukar mendata ada sekitar 243.862 KK. Sementara, untuk data pelaku usaha UMKM yang berjualan keliling, seperti penjual goreng-gorengan dan sebagainya terdapat sekitar 20 ribu pelaku usaha.
“Dengan asumsi konsumsi perbulannya itu sekitar lima liter,. Sehingga kita butuh sekitar 1.219.310 liter perbulan,” paparnya.
Edi juga menyampaikan, selain berbasis data KK, adapula sistem yang digunakan dengan berbasis data rumah tangga, dimana di Kukar tetdapat sekitar 2008 rumah tangga dengan kebutuhan 1,6 liter per minggu. Sehingga, jika ditarik kebutuhan per minggu sekitar 2008 liter.
“Sudah ada pembicaraan tadi soal persiapan distribusinya,” tuturnya.
Dirinya menambahkan, saat ini kecamatan yang sudah ada kepastian komitmen penyaluran minyak goreng dari perusahaan baru Kecamatan Muara Badak dan Tenggarong.
“Nanti menyusul Marangkayu, Samboja dan Anggana, kemudian juga akan disusul kecamatan lain,” pungkasnya.
Diektahui untuk tahap awal, perusahaan sawit tersebut akan memasok sekitar 80.000 minyak goreng ke Kukar, diantaranya 70.000 minyak goreng curah dan 10.000 minyak goreng kemasan.(adv/prokom)