SAMARINDA – Lagi-lagi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim disorot DPRD Kaltim. Kali ini mengenai rendahnya realisasi serapan anggaran APBD tahun 2021.
Mengenai hal itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi angkat bicara.
Dikatakannya, beberapa kinerja yang disorot DPRD Kaltim adalah 35 paket proyek yang belum selesai hingga akhir tahun 2021.
Menurut mantan Legislator Senayan ini, penyebab utama minimnya realisasi serapan anggaran disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang masih melanda Kaltim, sehingga banyak pekerjaan yang tertunda lantaran adanya pembatasan kegiatan.
Kendati begitu, dirinya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh OPD yang ada di lingkup Pemprov Kaltim.
“Itu semua dampak dari COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 sampai 2021. Saya akan cek semua untuk dievaluasi. Makanya saya tidak mau basa-basi lagi, tapi harus serius,” ujarnya, ditemui awak media saat berada di kantor DPRD Kaltim baru-baru ini.
Pun termasuk pengerjaan proyek pembangunan rumah sakit, diantaranya adalah pembangunan RSUD Korpri Kaltim. Yang mana, target penyelesaian melesat dari jadwal yang ditetapkan. Pemprov Kaltim, kata Wagub Hadi Mulyadi, telah mengambil sanksi terhadap pihak kontraktor.
Pemprov Kaltim, lanjutnya, juga akan melakukan pembahasan anggaran kembali untuk lanjutan penyelesaian proyek pembangunan rumah sakit berplat merah tersebut.
“Mereka sudah di blacklist (kontraktor yang membangun RSUD Korpri Kaltim, red). Tapi harus diselesaikan, kita anggarkan lagi di perubahan nanti,” katanya.
Pemprov Kaltim juga akan melakukan evaluasi terhadap aset-aset krusial, seperti stadion Palaran, Hotel Atlet dan sebagainya.
“Semua kita akan evaluasi. Yang jelas, ini kan rencana baru yang tidak kontinuitas. Saya pikir, lahan dibangun tapi tidak ada perencanaan setelah akan dibangun, akhirnya biaya pemeliharaan kita ketimpaan sisa rencana yang tidak tepat. Tapi, karena itu barang sudah ada, tentu kita akan maksimalkan,” ujarnya.
Menurut Wagub Hadi Mulyadi, terkait dengan siapa yang akan melanjutkan pengerjaan proyek
yang belum selesai di tahun 2021 hingga saat ini belum bisa dipastikan.
Menurutnya, siapapun yang akan mengerjakan proyek-proyek itu nantinya, harus mampu mengelola dengan lebih fleksibel.
“Kita jajaki nanti, pemerintah bisa, swasta bisa, yang penting tidak mubajir. Kita serahkan nanti kepada yang lebih fleksibel untuk mengelola itu,” pungkasnya. (NYS/ADV Diskominfo Kaltim).