BALI – Gubernur Kaltim Isran Noor menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun 2022, yang dilaksanakan di Hotel Anvaya Beach Resort, Bali pada Senin (9/5/2022).
Rakernas APPSI 2022 dilaksanakan selama 2 hari, yakni sejak tanggal 9 hingga 10 Mei 2022 dan akan membahas mengenai beberapa hal utama, khususnya terkait dengan kebijakan ASN, pemekaran daerah hingga pengelolaan energi dan sumber daya mineral.
Rakernas juga membahas mengenai penyusunan dokumen usulan pemerintah provinsi. Ini berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
Terkait dengan aturan dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) sendiri, diikuti dengan penerbitan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.
Berpedoman pada aturan tersebut, Gubernur Isran Noor meminta pembagian keuangan DBH kepada daerah agar dapat diberikan sesuai dan bijaksana.
Menurutnya, karena selama ini DBH yang disalurkan ke daerah belum mampu membantu daerah penghasil untuk membangun daerahnya lebih maksimal.
“Dalam Undang-Undang Dasar 1945, harusnya pembangunan itu sama rata, tidak hanya di pulau Jawa saja. Sementara, semua daerah di luar pulau Jawa menghasilkan sumber daya alam yang menyokong devisa negara,” tuturnya.
Khusus di Kaltim, dia mencontohkan salah satu SDA yang mampu menyumbang devisa adalah kelapa sawit. Dikatakannya, hingga saat ini produksi kelapa sawit belum dapat dinikmati oleh daerah penghasil. Sementara dampak negatif yang ditimbulkan akibat aktivitas produksi sangat besar.
“Memang tidak minta keadilan seutuhnya, tapi bagaimana pemerataan itu bisa diwujudkan, karena pembangunan belum merata dan dirasakan seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Gubernur Isran Noor berupaya memperjuangkan peningkatan penerimaan daerah hingga 50 persen. Tujuannya adalah untuk membangun daerah yang berkeadilan dan mensejahterakan rakyat. (Nys/ADV Diskominfo Kaltim)