SAMARINDA – Melalui penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD Kaltim terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menerima beberapa masukan penting.
Selain itu , DPRD Kaltim juga menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan Pemprov Kaltim untuk kembali meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-9 kalinya.
Dari beberapa pandangan fraksi-fraksi yang menjadi masukan adalah terkait tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kaltim, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, indeks lingkungan hidup, pelaksanaan reformasi birokrasi hingga usulan pembangunan pelayanan kesehatan rumah sakit di daerah pedalaman.
Mewakili Gubernur Kaltim, Plt Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltim HM Aswin mengatakan, pihaknya memahami apa yang disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD Kaltim, khususnya terkait dengan indeks kemiskinan, pengangguran yang ada di Kaltim.
Aswin menyebut, Pemprov Kaltim tidak melaksanakan pendataan jumlah atau tingkat kemiskinan yang terjadi di Benua Etam. Dia mengatakan bahwa pendataan mengenai kemiskinan dibuat oleh BPS.
“Kemiskinan itu ada 2 versi, yang dipersoalkan itu biasanya data dengan BPS. Kedua, kantong kemiskinan dari Kementerian Sosial, karena ada dua perbedaan, tentu sulit untuk mengambil langkah selanjutnya. Yang jelas, itu tidak berada pada kita untuk menganalisa jumlah kemiskinan yang ada. Termasuk pengangguran, itu data dari BPS, kita tidak melakukan pendataan sendiri. Walaupun demikian, data yang ada itu bisa dipercaya,” terangnya.
Dia menjelaskan, peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran di Kaltim, bukan kelalaian Pemprov Kaltim. Karena Pemprov Kaltim telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target yang ada.
Dia mengakui, Pemprov Kaltim memang mengalami kendala. Dimana, sejak tahun 2020 hingga saat ini, pandemi COVID-19 masih terjadi, walaupun saat ini sudah mengalami penurunan. Namun tak dipungkiri, akibat pandemi tersebut banyak target yang tidak dapat tercapai.
“Salah satunya banyak karyawan di PHK, sehingga angka pengangguran bertambah,” pungkasnya. (Nys/ADV Diskominfo Kaltim)