SAMARINDA – Sepekan terakhir polemik berebut kursi Ketua DPRD Kaltim, masih panas. Baik Makmur HAPK maupun Hasanuddin Masud, keduanya saling klaim kursi Ketua DPRD Kaltim.
Makmur HAPK, berbekal hasil putusan PN Samarinda. Ia menegaskan bahwa dirinya masih menjabat sebagai Ketua DPRD hingga 2024.
Selain itu berdasarkan SK Mendagri, Hasanuddin Masud menyebut dirinya menduduki kursi Ketua DPRD Kaltim, dengan tahapan yang benar setelah di lantik di hotel Mercure pada 12 September 2022.
Menanggapi hal tersebut Ketua umum Kesatuan Mahasiswa Indonesia (Kesmi) Kaltim, Irwanto Munawar mengatakan, polemik yang terjadi internal DPRD Kaltim sangat memalukan, tidak mendidik dalam konteks etika politik.
Bahkan telah menciptakan kondisi yang tidak sehat untuk masyarakat Kaltim.
“Mestinya dua publik figur itu memberikan contoh yang baik kepada generasi penerus,” katanya.
“Sebagai perwakilan rakyat Kaltim tentunya menciptakan ruang yang dingin dalam perpolitikan yang sehat bagi masyarakat Kaltim,” tambah dia.
Menurut Irwanto, polemik yang terjadi di internal DPRD Kaltim sebagai bukti, tidak keseriusan perwakilan rakyat Kaltim untuk mendahulukan kepentingan umum melainkan kepentingan kelompok tertentu.
Sebab beberapa pekan lalu demonstrasi yang di lakukan sejumlah daerah termasuk wilayah Kaltim menuntut agar pemerintah membatalkan kenaikan BBM bersubsidi.
Demonstrasi tersebut terjadi di beberapa titik mulai dari kantor Gubernur hingga DPRD Kaltim, namun sampai saat ini belum terdengar pemerintah setempat maupun perwakilan rakyat Kaltim menyuarakan persoalan kenaikan BBM.
“Kita melihat bagaimana persoalan yang terjadi internal DPRD Kaltim. Ini sebagai bukti bahwa perwakilan rakyat yang kita agungkan selama ini tidak serius menangani problem Kaltim,” tegas dia.
Ia menambahkan, persaingan merebut kursi jabatan sangat memalukan dan menunjukkan sikap politik yang tidak sehat untuk generasi penerus.
“Permasalahan Kaltim masih banyak yang harus di kerjakan bersama, jika di urus hanya masalah internal saja. Maka bisa saya pastikan Kaltim kedepan akan banyak pekerjaan rumah yang tertinggal,” terang dia.
Ia berharap, sikap Pemprov Kaltim harus tegas dalam menentukan pilihan dan memposisikan siapa yang harus menduduki jabatan ketua. Agar polemik yang terjadi di internal DPRD Kaltim secepatnya berakhir.
“Saya berharap masalah ini akan secepatnya berakhir agar pekerjaan rumah yang tertinggal bisa secepatnya di selesaikan bersama,” tutup mahasiswa kampus Widyagama ini. (*)