SAMARINDA – Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur, Noryani Sorayalita membeberkan alasan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kaltim rendah.
IPG Kaltim tahun 2022 menempati urutan ke 32 atau terendah kedua secara nasional dari 34 provinsi. Sementara, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menempati urutan ke 26 dari 34 provinsi.
“Kondisi ini menunjukan adanya kesenjangan pembangunan SDM antara perempuan dan laki-laki di Kaltim,” ungkap Soraya pada sosialisasi Peningkatan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi, Sabtu (17/6/2023).
Data BPS Kaltim, IPG Kaltim tahun 2022 mencapai 86,61. Itu terbagi IPM laki-laki mencapai 82,22, sementara IPM perempuan hanya sebesar 71,21.
Sejak kurun waktu, 2010-2022, capain IPM di Kaltim fluktiatif. Kadang naik, kadang turun. Meski begitu, tren kenaikan ini sempat tertahan di tahun 2020. Kemudian, naik lagi pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya.
Riset Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kaltim di 5 kabupaten dan kota sepanjang 2022.
Hasilnya, IPG dan IDG pada lima daerah tersebut tergolong rendah, yakni Kabupaten Berau sebesar 87,76, Paser sebesar 71,19, Kutai Kartanegara 79,12, Penajam Paser Utara 86,57, dan Kota Bontang dengan IPG 80,59.
Sedangkan untuk IDG adalah di Kabupaten Berau 56,48, Paser 65,67, Kutai Kartanegara 63,76, Penajam Paser Utara 49,85, dan Bontang dengan IDG 45,67.
Berdasarkan riset, capaian perkembangan IPG dan IDG dari 5 kabupaten/kota itu masih menunjukkan ketidaksetaraan gender terutama dalam aspek partisipasi dalam segala aspek.
Soraya mengakui angka disparitas antara laki-laki dan perempuan masih besar. Itu terjadi hampir di semua kabupaten/kota di Kaltim.
Hal itu terjadi karena, kata dia, selain ekonomi dan pengambil keputusan adalah keterwailan politik perempuan di parlemen.
“Diketahui bahwa capaian keterwakilan politik di Kalimantan Timur 18 persen masih perlu perjuangan untuk dapat mencapai 30 persen,” terang dia.
Padahal, mestinya IPG menitikberatkan pada partisipasi dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi.
Setidaknya ada tiga dimensi yakni keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan.
Kemudian, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi.
Serta distribusi pendapatan dengan indokator persentase upah buruh nonpertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan.
Untuk itu, demi mendorong percepatan IPG harus diukur melalui beberapa indicator di antaranya angka harapan hidup, angka melek huruf, angka sumbangan pendapatan perempuan dan laki-laki maupun beberapa pengukuran lainnya.
Menurut Kepala BPS Kaltim, Dr. Yusniar Juliana, penyebab masih adanya disparitas gender di Kalimantan Timur yakni aspek ekonomi perempuan yang memang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.
Rata-rata pendapatan per kapita perempuan di Kaltim yang diprediksi dengan rata-rata pengeluaran riil per kapita sekitar 7,46 juta rupiah selama setahun.
Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan pengeluaran per kapita laki-laki yang mencapai 19,22 juta rupiah per tahun. (Adv/diskominfo kaltim/dtn)