Ilustrasi – Warga sekitaran Sungai Karang Mumus Samarinda. (ist/Pemprov)
SAMARINDA – Anggota DPRD Kota Samarinda Rusdi meminta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Samarinda rutin melakukan verifikasi data terkait Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Pasalnya, kasus miskin ekstrem di Kota Samarinda masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit dientaskan oleh Pemerintah Kota Samarinda.
“Dinsos PM Samarinda harus melakukan pendataan secara valid. Data itu harus benar-benar aslinya berapa,” kata Rusdi, Jumat (6/10/2023).
Dirinya menduga, data yang dimiki pemerintah kota masih berbeda dengan fakta sebenarnya di lapangan, sehingga dibutuhkan update data terkait P3KE tersebut.
“Bisa saja data terpadu dan terintegrasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah berbeda, maka dari itu perlu adanya validasi,” ujarnya.
Diektahui, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) merilis data masyarakat miskin ekstrem Samarinda 2023 ada sekitar 9.032 jiwa yang terdiri atas 1.600 kepala keluarga (KK).
Kemudian, setelah dilakukan validasi pada Juni 2023 lalu, terdapat 6.973 jiwa dari 9.032 jiwa. Sedangkan dari 1.600 kepala keluarga menjadi 1.456 kepala keluarga miskin ekstrem di Kota Tepian.
“Tetapi berdasarkan laporan Dinsos PM Samarinda menindaklanjuti data P3KE pemerintah pusat itu, mereka verifikasi dan validasi ulang dengan melakukan pendataan ke lapangan terakhir (update Juni 2023),” ungkapnya.
Sehingga dalam hal ini ia mendorong Dinsos PM Samarinda untuk dapat melakukan validasi data sebaik mungkin.
“Walaupun bertahap asal tetap,” kata dia.
Hal ini perlu dilakukan agar ketika pemerintah memberikan bantuan dapat diterima masyarakat tepat sasaran.
“Karena masih banyak orang yang menerima bantuan itu pada kategori mampu atau misalnya tidak masuk kriteria karena sudah berubah taraf ekonominya,” pungkasnya. (ADV/DPRD Kota Samarinda)