SAMARINDA – Juru parkir yang tidak resmi atau biasa disebut Jukir liar di Kota Samarinda sudah menjadi pemandangan yang tidak asing lagi.
Namun, Pemerintah dan DPRD Kota Samarinda telah berupaya melakukan penertiban dan pembinaan terhadap oknum Jukir Liar yang ada.
Akan tetapi, hingga saat ini Jukir Liar masih terus ada dan menyebar di kota Tepian.
Fenomena tersebut lantas menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda.
Sekretaris Komisi II DPRD Samarinda, Novi Marinda Putri mendorong Dinas Perhubungan Kota Samarinda lebih gencar dan tegas melakukan menertibkan oknum jukir liar yang bukan merupakan Jukir binaan Dishub.
“Jukir liar ini tidak mungkin muncul tiba-tiba pasti ada koordinatornya,” ujar Novi, Jumat (6/10/2023).
Lanjutnya, Dishub Samarinda diharapkan dapat memberi pembinaan serta pemahaman kepada para koordinator jukir yang ada di Kota Samarinda.
Menurut Novi, selama ini masih banyak para Jukir Liar yang beroperasi di tempat yang tidak di ijinkan pemerintah, seperti di bank dan gerai retail atau minimarket.
“Kita ketahui, tempat-tempat tersebut seharusnya tidak pernah ada pungutan biaya parkir,” tegasnya.
Bahkan tak jarang, beberapa tempat tersebut telah mencantumkan peringatan yang tertulis ‘Parkir Gratis’.
“Dishub Samarinda harus merangkul mereka dan berikan pemahaman yang bagus. Kalau seperti di bank dan indomaret seharusnya pihak manajemen di sana jangan memberikan kenyamanan untuk jukirnya. Mereka harus bertanggung jawab artinya harus ada cara,” tegasnya
Karena itu Ia berharap pemerintah dapat menemukan solusi terbaik untuk mengurangi jumlah jukir liar yang masih terbilang banyak di Kota Tepian demi kenyamanan masyarakat, juga mendukung kepentingan daerah memperbaiki tata keindahan kota.
“Jangan hanya dibiarkan kalau memang mau tertib harus benar-benar dibenahi dan ekstra menanganinya,” tutupnya. (ADV/DPRD Kota Samarinda)