SAMARINDA – Merespons kebijakan penghapusan tenaga honorer yang dikeluarkan pemerintah pusat, Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar menyampaikan sejumlah harapannya. Ia ingin, agar para tenaga honorer yang sudah ada bisa diakomodir dengan baik, agar tak kehilangan pekerjaan mereka.
Proses tersebut diharapkan terlaksana melalui penataan dan pengelolaan pegawai yang baik. Untuk itu, ia meminta koordinasi yang optimal untuk bisa dilakukan pemerintah di tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga ke pemerintah pusat.
“Karena informasi yang beredar masih simpang siur, terkait nasib mereka ke depan seperti apa? Ada yang bilang nanti akan ada seleksi untuk PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)” ujarnya.
Menurutnya, perlu dipikirkan nasib bagi tenaga honorer yang nantinya tidak lolos dalam proses seleksi. Ia juga berharap, pemerintah atau pemangku kebijakan terkait bisa menyiapkan formula yang tepat untuk mengakomodir para tenaga honorer.
“Misalnya ada opsi untuk langsung mengangkat mereka sebagai PPPK, atau tetap melakukan tes. Tapi prosesnya juga harus dipertimbangkan,” lanjutnya.
Ia menambahkan, penting bagi pemerintah untuk memikirkan potensi ledakan angka pengangguran jika tenaga honorer benar-benar dihapus tanpa tindaklanjut yang jelas. Belum lagi, setiap tahun ada ribuan lulusan perguruan tinggi, atau SMA/sederajat yang siap mencari kerja.
“Semua pihak, khususnya ke pemerintah pusat, saya hara pada solusi untuk mereka yang sudah bekerja sebagai tenaga honorer ini,” tutupnya. (ADV/DPRD Kota Saamarinda)