SAMARINDA – Proyek normalisasi sungai yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam upaya mengatasi permasalahan banjir mendapat tanggapan kritis dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani, menilai bahwa normalisasi sungai seharusnya diiringi dengan ketentuan bahwa tidak akan ada lagi pemukiman di pinggiran sungai.
“Program pemerintah itu bagaimana kita mengentaskan banjir di Kota Samarinda, salah satunya adalah normalisasi sungai-sungai. Itu harus jadi pemikiran, dan pikir masalah itu tidak bisa sepotong-sepotong. Harus komprehensif, dipikirkan semua,” tegasnya Angkasa, Selasa (20/2/2024).
Angkasa menjelaskan bahwa normalisasi sungai seharusnya mengembalikan fungsi sungai seperti semula, memperhatikan kedalaman dan ketahanan dari zona penyangganya.
“Sisi kiri dan kanannya mungkin akan ditumbuhi dengan pohon hijau dan lainnya sebagai penyokong ketahanan tanah juga. Kurang lebih begitulah konsepnya,” tuturnya.
Menurutnya, semua tindakan yang diambil oleh Pemkot akan berdampak pada kebijakan yang akan diterapkan untuk menjaga kelangsungan program. Dalam konteks normalisasi bantaran sungai, Angkasa menyoroti pemindahan tempat tinggal bagi warga yang memiliki bangunan di bantaran sungai.
Angkasa mencoba memberikan beberapa konsep yang bisa diterapkan Pemkot terkait pemindahan warga, seperti memberikan biaya ganti kerugian, tukar guling, atau memberikan subsidi. Namun, ia menegaskan bahwa warga yang terkena gusuran harus mendapatkan tempat tinggal baru, dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Masa kita gusur mereka, mereka ga punya tempat tinggal, kan kembali kepada kawasan masyarakat sejahtera. Sebagai kota yang dikatakan layak, tentunya tidak ada penduduk yang tidak punya tempat tinggal,” pungkasnya. (ADV/DPRD Kota Samarinda)